RADAR SURABAYA - Meski belum sebanding antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur untuk membiayai subsisdi lima koridor, namun keberadaan Bus Trans Jatim berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan tepat waktu.
"ini bisa terlihat dari jumlah load factor masing-masing koridor. Bahkan untuk yang Luxury Bus yang tidak disubsidi saja, juga selalu penuh penumpangnya," ujar Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim usai menggelar menggelar pengajian umum Malam Nuzulul Qur’an di kediamannya di Kawasan Sidosermo, Sabtu (22/3) malam.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, sebenarnya ada banyak keuntungan yang dihasilkan oleh Bus Trans Jatim ini. Selain keselamatan nyawa, juga bisa mencegah global warming.
"Sebuah negara harus bisa mengurangi emisi untuk mencegah global warming, dengan menyediakan transportasi publik yang terintegrasi. Sehingga penggunaankendaraan pribadi bisa berkurang," katanya.
Diketahui, sekitar Rp 170 miliar dari APBD Jawa Timur untuk membiayai subsidi lima koridor Bus Trans Jatim.
"Keberadan Bus Trans Jatim saat ini mampu menyumbang PAD bagi Jawa Timur melalui taping maupun iklan yang ada di bus maupun halte. Meskipun nominalnya belum mampu menopang operasional," katanya.
Halim mengatakan, pihaknya mendorong untuk direalisasikan lima koridor lagi di luar Gerbang Kertasusila.
Menurutnya, dari evaluasi lima koridor yang sudah ada, banyak multiplier effect dari keberadaan Bus Trans Jatim ini.
"Selain mengurangi kemacetan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang dilalui Bus Trans Jatim," katanya.
Saat ditanya terkait efisiensi anggaran apakah juga berdampak pada rencana launching koridor VI dan VII, Halim mengaku belum menghitungnya. "Akan tetapi jika tidak berdampak saya rasa tetap akan kita dorong untuk terus di-launching," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan, pihaknya pernah berjanji kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengembalikan subsidi APBD Jatim minimal 50 persen.
Menurutnya, saat ini Bus Trans Jatim bisa menyumbang PAD Rp 18 miliar dari taping maupun iklan yang ada di bus atau halte.
"Untuk iklan di halte lima koridor saja bisa menyumbang Rp 1,5 miliar. Belum kalau masyarakat nantinya mulai menggantungkan public transport, dengan tap yang digunakan masyarakat saja berapa PAD yang dihasilkan. Sehingga kami optimis bisa mengembalikan subsidi APBD untuk Bus Trans Jatim," jelasnya.
Nyono berharap ke depan ada badan usaha yang bisa digunakan untuk mengelola Bus Trans Jatim ini.
"Badan usaha itu bisa berasal dari swasta, sehingga kita bisa lincah dalam mengelola Bus Trans Jatim. Tidak harus bergantung kepada APBD," pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari