RADAR SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa seluruh aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemkot berencana mengoptimalkan aset-aset tersebut untuk Creative Hub, ketahanan pangan, hingga sektor pariwisata, sehingga dapat berkontribusi langsung terhadap perekonomian warga.
Hal itu disampaikan Eri saat memimpin paparan inovasi lelang jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ruang Sidang Wali Kota, Selasa (11/3).
Dalam kesempatan tersebut, ia meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya segera mengoptimalkan 80 persen aset pemkot untuk mendukung program-program pemberdayaan masyarakat.
"Ada sekitar 250 aset yang saat ini digunakan pihak lain tanpa ikatan hukum. Saya minta di tahun 2025 aset-aset tersebut bisa kembali ke Pemkot Surabaya. Kalau pun ada perjanjian hukum dengan pemkot, aset itu tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi," tegas Eri.
Selain pemanfaatan aset, Eri juga menyoroti ribuan aset pemkot yang belum bersertifikat.
Saat ini, terdapat 3.294 aset yang belum memiliki sertifikasi dan terbagi dalam tiga kategori.
Kategori K1, Data yuridis dan fisik lengkap, tidak dalam sengketa. Targetnya 595 aset harus segera bersertifikat hak pakai.
Lalu Kategori K2, Data yuridis atau fisik belum lengkap, tetapi tidak dalam sengketa.
Targetnya ada 1.329 aset mendapatkan peta bidang tanah. Kemudian berikutnya adalah Kategori K3, Data yuridis dan fisik tidak lengkap serta dalam sengketa.
Target1.370 aset memiliki Nomor Identifikasi Sementara (NIS) atau dokumen lain.
Eri menekankan bahwa BPKAD Surabaya harus menyelesaikan sertifikasi aset di tahun 2025.
"Komitmennya, aset kategori K1 dan K2 harus sudah masuk ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) tahun ini," ujarnya.
Tak hanya soal legalitas, Eri juga ingin aset-aset pemkot bisa dimanfaatkan untuk program Padat Karya dan investasi yang menguntungkan warga.
Ia menekankan bahwa aset yang menganggur bisa dikelola oleh masyarakat untuk mendukung ekonomi lokal.
"Banyak aset yang belum dimanfaatkan dengan baik. Maka harus dikoneksikan dengan program Padat Karya atau investasi lain. Dengan begitu, warga bisa mengelola lahan pemkot untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran," jelasnya.
Sebagai bagian dari digitalisasi pengelolaan aset, Eri juga mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah menyiapkan aplikasi khusus yang akan terhubung dengan sistem penganggaran.
Aplikasi ini ditargetkan berjalan mulai April 2025 untuk mempermudah pemantauan dan pengamanan aset pemkot.
Eri juga meminta BPKAD Surabaya berkolaborasi dengan seluruh perangkat daerah (PD) agar aset bisa dimanfaatkan untuk program-program inovatif.
Salah satu gagasannya adalah mendirikan Creative Hub di setiap kecamatan, sehingga anak-anak muda bisa mengembangkan ekonomi kreatif berbasis komunitas.
"Kalau setiap kecamatan punya Creative Hub, berarti ada 31 pusat ekonomi kreatif yang bisa digerakkan anak muda. Ini akan menjadi peluang besar untuk menumbuhkan ekonomi digital dan industri kreatif," paparnya.
Tak hanya itu, Eri juga ingin aset pemkot yang masih kosong bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan dan pariwisata.
Menurutnya, kedua sektor ini bisa dikombinasikan agar memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.
"Saya harap tahun ini kita bisa memanfaatkan aset untuk ketahanan pangan dan pariwisata. Dengan begitu, warga bisa mendapatkan manfaat langsung dari aset milik pemkot," pungkasnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Surabaya tidak hanya berupaya menyelamatkan aset dari penggunaan ilegal, tetapi juga memastikan setiap aset memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, kreatif, maupun ketahanan pangan. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari