RADAR SURABAYA – Antrean calon penghuni rusunawa tembus di angka 14 ribu.
Hal ini tentu menjadi permasalahan baru mengingat Kota Surabaya merupakan kota besar.
Namun, di dalamnya rupanya masih ada warganya yang belum memiliki hunian yang layak.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya Muhammad Saifuddin mengungkapkan, pemerintah kota harus memiliki planning baru guna mengatasi antrean ini.
Salah satunya ialah dengan membangun rumah susun hak milik atau yang dikenal dengan rusunami.
Menurut dia, pembangunan rusunami ini bisa saja menggunakan aset-aset pemerintah kota.
Tujuannya tentu untuk mengurangi antrean yang mengular ini.
"Kalau Rusunawa itu sewa. Kalau Rusunami itu hak milik. Nah, ke depan yang akan kita atur di dalam raperda," kata Saifuddin.
Pria yang akrab disapa Udin ini mengungkapkan, pemerintah kota sudah memiliki rencana untuk membangun rusunami ini.
Salah satunya adalah yang akan dibangun di sekitar area Tambak Wedi. Rencananya, pembangunannya akan dilakukan tahun ini.
"Informasi yang kita terima bahwa akhir tahun ini akan dibangun Rusunami di Tambakwedi, di mana daerah sana dekat dengan Suramadu, view-nya itu kan langsung menghadap ke laut. Terlihat antusias masyarakat luar biasa terhadap Rusunami ini," tuturnya.
Dalam proses pembangunannya, Udin mengungkapkan, pemerintah akan bekerja sama dengan swasta.
Satu unit rusunami bakal dijual dengan harga Rp 300 juta. Masyarakat dapat membeli unit ini dengan cara dicicil.
Sebab, jika pemerintah kota membangun rusunawa baru, biaya maintenance-nya disebut terlalu besar.
"Maka dari itu, Rusunami ini nanti yang membangun adalah pihak swasta kemudian pemerintah menyiapkan tanahnya," ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Lilik Arijanto mengutarakan, jika kebijakan membeli rusunami ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hal ini justru akan menjadi kebijakan yang tidak realistis.
Menurut Lilik, tujuan utama pembangunan Rusunami adalah sebagai solusi bagi penghuni rumah susun sewa agar bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka.
Dia mengungkapkan, banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal di Rusunawa tanpa adanya perubahan ekonomi yang signifikan.
"Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan intervensi nyata, seperti penyediaan lapangan pekerjaan yang diutamakan bagi mereka," ujar Lilik. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari