SURABAYA - Sekitar 200 orang mengikuti kegiatan forum group discussion (FGD), di Graha Bhayangkara, Kamis (27/2).
Acara yang dihelat oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya ini, membahas tema "Overlapping Kewenangan Penyidikan dalam RUU KUHAP dan RUU Kejaksaan serta Implikasinya terhadap Sistem Peradilan Pidana".
Dalam FGD tersebut menghadirkan para pembicara di antaranya Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Airlangga Prof Dr Sri Winarsi, SH, MH, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya Prof Dr I Nyoman Nurjaya, SH, MS, Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Bhayangkara Surabaya Prof Dr Sadjijoni, SH, MHum, Ketua Umum PETISI AHLI, Praktisi Hukum Jakarta Pitra Romadoni Nasution SH,MH.
Pembukaan acara dilakukan oleh Rektor Ubhara Surabaya Irjen. Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, SH, MH.
Anton menjelaskan, dalam FGD ini dibahas banyak hal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk bisa memberikan masukan kepada masyarakat tentang kewenangan-kewenangan hukum.
"Kita juga ingin memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang RUU tersebut," terang Anton.
Dari hasil FGD ini, nantinya akan disampaikan kepada pihak yang terkait sebagai masukan. Apalagi, untuk FGD ini tidak hanya dilakukan secara offline, namun juga live streaming. Sehingga pesertanya sangat banyak, karena bisa diikuti peserta dari berbagai daerah.
"Kami mengundang para akademisi Perguruan Tinggi se Jatim untuk mengikuti acara ini," tambah Dekan FH Ubhara Surabaya, Dr. Karim.
Dr Karim menambahkan, bahwa kegiatan seperti ini rutin dilakukan oleh FH Ubhara. Pihaknya komitmen untuk terus berusaha mengupgrade ilmu, dengan melakukan FGD yang membahas isu-isu terkini.
Apalagi kegiatan seperti ini mendapat antusias yang bagus dari peserta. (nin/vga)
Editor : Vega Dwi Arista