RADAR SURABAYA - Rencana pembangunan Surabaya Waterfront Land (SWL) di Pesisir Timur Surabaya terus mendapat penolakan dari masyarakat sekitar.
Masyarakat pesisir Kota Surabaya kembali mendatangi DPRD Jawa Timur, Rabu (19/2) untuk mendorong proyek strategis nasional (PSN) pemerintah ini dicabut karena mengancam ekosistem laut dan pesisir yang berujung buruk bagi nelayan.
Diketahui, kedatangan masyarakat pesisir kota Surabaya yang tergabung ini tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim ke DPRD Jatim ini merupakan kedua kalinya, setelah Oktober 2024 lalu.
Perwakilan masyarakat, Heru Budiarto mengatakan, masyarakat mendesak agar proyek ini dibatalkan lantaran tidak membawa dampak positif kepada masyarakat.
“Kami menduga ada yang tidak beres dalam proses perizinan proyek tersebut,” katanya.
Heru menambahkan, dokumen pemanfaatan laut dalam rencana proyek itu dinilai menyalahi aturan.
Menurutnya proyek tersebut tidak memperhitungkan dampak alam dan sosial yang ditimbulkan.
Heru berharap agar dilakukan pengusutan secara tuntas. “Seharusnya, dilakukan kajian dulu,” tegasnya.
Menurut Heru, ada banyak warga yang akan terdampak jika proyek reklamasi itu diteruskan.
Setidaknya ada ratusan nelayan di masing-masing 12 kelurahan di Surabaya yang akan terganggu dan terancam kehilangan mata pencaharian.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim mengatakan, pihaknya mengikuti bagaimana penolakan warga terhadap rencana proyek ini.
Berbagai tuntutan itu ditampung oleh Komisi D DPRD Jatim. Selanjutnya, Komisi ini akan bersurat secara resmi ke pimpinan dewan.
“Sebelum menerima warga ini, DPRD Jatim juga telah mendapat aspirasi penolakan SWL yang disampaikan oleh ribuan mahasiswa dalam aksi demonstrasi 17 Februari 2025 lalu," jelasnya.
"Hal ini menjadi bagian dari 10 tuntutan mahasiswa kepada pemerintah yang dititipkan kepada DPRD Jatim. Tuntutan itu diteken oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf untuk diteruskan kepada pemerintah pusat,” imbuhnya.
Halim menambahkan evaluasi terhadap status PSN bisa saja dilakukan.
Mengingat sebelumnya pemerintah pusat menyatakan bakal meninjau kembali seluruh PSN setelah viral pagar laut di Tangerang. Pemerintah membuka kemungkinan akan dikaji ulang.
“Mungkin salah satunya yang ada di Surabaya ini,” pungkasnya. (mus/nur)
Editor : Nurista Purnamasari