RADAR SURABAYA - Ketersediaan tempat tinggal layak masih menjadi PR bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Hal ini terlihat dari jumlah antrean panjang calon penghuni rusunawa yang tembus melebihi 10 ribu antrean. Sedangkan unit yang tersedia masih belum ada.
Uniknya, dari total antrean itu, tidak semuanya termasuk dalam kategori gamis (keluarga miskin).
Mereka yang tergolong gamis angkanya sangat minor. Bahkan, tidak mencapai angka 500 KK jumlahnya.
"Pada tahun kemarin, hasil pendataan kita yang termasuk gamis ada sekira 390-an. Sekarang di awal tahun tersisa 130-an KK saja," kata Kepala UPTD Rusun DPRKPP Kota Surabaya Adinda Setiyoningrum dikonfirmasi Radar Surabaya.
Oleh karena itu, pemerintah kota berkomitmen untuk memprioritaskan mereka yang termasuk dalam kategori gamis tersebut agar segera mendapat unit di rusunawa.
Hal itu menurut dia merupakan bentuk intervensi dari pemerintah pada warganya yang masuk dalam kategori gamis.
"Iya jadi saat ini kami prioritaskan yang masuk adalah data antrian yang masuk dalam data keluarga miskin," ucapnya.
Menyikapi fenomena ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menekankan agar pemerintah kota bisa segera mencarikan solusi terhadap panjangnya antrean ini.
Sebab, hal ini berkaitan dengan program pemerintah kota dalam memberikan hunian yang layak pada warganya.
"Ini yang perlu kita lihat bentuk intervensinya seperti apa. Sebab, semua yang antre itukan mereka tidak punya rumah toh," ucapnya.
Dia menambahkan, baik gamis ataupun non gamis, keduanya harus mendapatkan intervensi yang baik dari pemerintah.
Ketika gamis mendapat skala prioritas untuk menempati rusunawa, maka harus ada instrumen lain untuk mengintervensi non gamis.
"Non gamis ini intervensinya belum ada dari pemerintah kota. Kan harus tetap dicarikan solusi mereka," pungkasnya. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari