RADAR SURABAYA - Hilangnya area resapan air akibat pembangunan yang tak terkendali disebut sebagai penyebab utama banjir yang melanda Surabaya beberapa waktu belakangan.
Bahkan selama dua hari banjir juga belum surut seperti di kawasan Gunung Anyar, Surabaya.
Pakar tata kota, Benny Poerbantanoe memperingatkan bahwa masalah ini akan terus berulang jika pemerintah tidak mengambil langkah tegas dalam pengendalian pembangunan dan pemeliharaan saluran air.
Bahkan Benny menegaskan, banjir di perkotaan tidak akan pernah hilang karena hilangnya area resapan air.
Benny menjelaskan, beberapa daerah di Surabaya selatan, timur, dan barat merupakan daerah pemukiman baru yang dulunya adalah lahan sawah dan tambak.
Proses pembangunan di wilayah tersebut seringkali mengabaikan perhitungan tinggi muka genangan saluran irigasi untuk sawah.
"Rumah dibangun tidak semua pengembang menguruk sampai batas aman di atas muka maksimum saluran irigasi yang sekarang digunakan saluran pematusan. Problem utama disitu sebetulnya," ungkap Benny.
Seiring waktu, masing-masing perumahan melakukan peninggian sendiri tanpa koordinasi, sehingga muncul kantong genangan baru.
Konversi saluran irigasi ke saluran pematusan pun tidak dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, melainkan sepotong-sepotong.
"Tapi kemudian persawahan makin habis. Nah itu yang menjadi banjir di perkotaan tidak kunjung selesai. Jadi pindah satu tempat ke tempat lainnya," terang Benny.
Benny juga mencontohkan aturan pembangunan di masa Belanda yang sangat ketat.
Ketika ada kapling bangunan, aturannya harus dikelilingi oleh tanah kosong sebagai resapan air jika terjadi banjir.
"Jadi jangan berargumen karena rob. Penyebabnya adalah keseimbangan daya dukungan dan daya tampung kota ini. Kota ini terlalu sibuk mengejar PAD tapi lupa secara tegas mengendalikan mana saja luas tanah yang bisa ditutup," tutur dosen arsitektur Petra Christian University (PCU) Surabaya ini.
Benny menyayangkan pemeliharaan saluran irigasi yang dikonversi menjadi saluran pematusan hanya menggunakan tahun anggaran setahun sekali, bukan rutin. Hal ini menyebabkan sampah dan sedimen menumpuk.
"Mulai anggaran baru kan biasanya musim penghujan jadi balapan," imbuhnya.
Untuk mengatasi banjir, pemerintah perlu berani dan tegas dalam pengendalian.
Selain memelihara saluran irigasi menjadi saluran pematusan, masyarakat juga perlu didorong untuk ikut merawat saluran di tempat masing-masing.
"Terpenting pembangunan jangan diumbar dengan bertambah terus. Dengan alasan pertumbuhan ekonomi tapi jalan air tidak," tegas Benny.
Benny juga menyarankan agar daerah padat penduduk tidak diberikan izin mendirikan bangunan.
Daerah tersebut juga perlu dilakukan pelebaran saluran karena jumlahnya tidak mumpuni.
"Wilayah ini merupakan wilayah baru, resapan sangat kurang, tumbuh bangunan baru. Saluran lama dipelihara. Sumbatan itu jangan sampai terjadi atau telat tertangani,” jelasnya.
“Susahnya ada berapa saluran irigasi yang hilang, yang mengakibatkan aliran buat air tidak ada lagi. Seperti di Romokalisari dulu ada berapa sungai sekarang tinggal berapa sungai. Yang hilang saluran irigasi dan tambak kemudian tumbuh bangunan baru," imbuhnya.
Benny menambahkan, mengubah saluran irigasi menjadi saluran pematusan membutuhkan pompa karena saluran irigasi lebih tinggi daripada saluran tambak dan sawah.
Sementara itu untuk mengatasi banjir, pemerintah kota Surabaya menganggarkan Rp 1,3 triliun pada tahun 2025.
Anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang hanya berkisar Rp 700 miliar.
"Jangan sampai dibuat saluran saja anggaran ini, tapi perbaikan lingkungan. Saluran irigasi yang hilang dikembalikan rumah yang padat coba dibuat rumah susun. Artinya kita punya lahan untuk resapan tambahan," pungkasnya. (rmt/nur)
Editor : Nurista Purnamasari