RADAR SURABAYA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi atas kemajuan layanan kependudukan digital yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai alat pembayaran di SMPN 3 Surabaya dan pelayanan kependudukan di Mal Pelayanan Publik Siola, Jumat (20/12).
Wamendagri Bima Arya memuji integrasi layanan kependudukan di Kota Pahlawan yang telah memadukan sistem digital dan non-digital.
"Artinya, fasilitas layanan online tanpa harus datang berjalan. Tetapi, layanan untuk kaum rentan seperti lansia, disabilitas, atau masyarakat yang tidak memiliki alat digital juga masih difasilitasi," ujarnya.
Ia menilai, Surabaya menjadi tempat belajar yang ideal bagi daerah lain di Indonesia.
"Saya kira ini tempat belajar yang bagus tanpa perlu ke luar negeri. Teman-teman kepala daerah silakan belajar ke Pemkot Surabaya untuk belajar sistem digitalisasi yang sudah diterapkan," tambah Bima Arya.
Dalam kunjungannya ke SMPN 3, Bima Arya juga memuji penggunaan KIA atau Katepay sebagai alat bayar bagi siswa.
Menurutnya, penerapan ini merupakan bagian dari literasi digital menuju e-government yang perlu dimulai sejak dini.
"Literasi harus dilakukan sedini mungkin dan menyeluruh. Inilah yang saya lihat dari Pemkot Surabaya sudah menerapkannya lewat sinergi antara Dinas Kependidikan (Dispendik) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), serta sekolah-sekolah," jelasnya.
Bima Arya menambahkan, inovasi ini berpotensi untuk diterapkan secara nasional.
"Nanti kami bisa duplikasi, ditarik pada tingkat nasional. Praktek-praktek baik di Surabaya tidak menutup kemungkinan didorong untuk diterapkan di daerah-daerah lainnya," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto menjelaskan, Pemkot Surabaya terus berupaya memberikan layanan kependudukan yang dapat diakses semua lapisan masyarakat, termasuk melalui balai RW.
"Wamendagri mengapresiasi layanan kependudukan khususnya pelayanan di balai RW, sehingga meskipun ada layanan digital, pemkot juga masih membuka dan memfasilitasi orang-orang yang tidak atau belum memiliki gawai," ujar Eddy.
Ia juga menyoroti manfaat KIA sebagai alat pembayaran non-tunai bagi siswa.
Eddy berharap, inovasi digitalisasi dalam layanan kependudukan yang diterapkan di Surabaya bisa menjadi model bagi daerah lain.
"KIA bisa digunakan di kantin sekolah dengan cara mengisi saldo. Bahkan, siswa dapat diskon saat berkunjung ke KBS atau THP Kenjeran dan toko buku mitra hingga 30 persen," ujarnya. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari