RADAR SURABAYA – Di era sekarang ini, tantangan dan tanggung jawab guru semakin berat.
Tak hanya tantangan dalam mengajarkan pelajaran, namun juga berkaitan dengan teknologi, khususnya media sosial.
Seperti fenomena kekhawatiran terhadap perilaku siswa di media social (medsos).
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya tengah menyusun rencana Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Perlindungan Guru.
Kepala Dispendik Kota Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, rancangan ini akan difokuskan pada menciptakan keamanan dan kenyamanan guru dalam proses belajar mengajar.
“Kami berencana mengajukan Perwali Perlindungan Guru, bekerja sama dengan OPD, perguruan tinggi, akademisi, dan praktisi untuk memberikan rasa aman kepada para pendidik,” ujarnya di sela-sela upacara peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Balai Kota Surabaya, Senin (25/11).
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam mendukung para pendidik melalui berbagai program dan apresiasi.
Pada peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53, Pemkot Surabaya memberikan penghargaan kepada guru-guru inovatif yang telah berkontribusi pada dunia pendidikan di Kota Pahlawan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan menegaskan pentingnya inovasi dalam mengajar.
Pemkot tidak hanya memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada guru berprestasi tetapi juga mendorong guru lain untuk ikut berinovasi dalam meningkatkan keterampilan akademik dan non-akademik siswa.
“Supaya bisa bersama-sama berinovasi, menjaga, dan memotivasi anak-anak di sekolah. Bukan hanya mengajar dan mendampingi, tetapi juga menunjukkan inovasi di bidang keterampilan akademis dan non akademis,” kata Ikhsan, Senin (25/11).
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, Pemkot Surabaya telah menyediakan beasiswa Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta pendampingan untuk para guru yang sedang menyelesaikan ujian sertifikasi.
Langkah ini diambil agar semakin banyak guru tersertifikasi, mencerminkan kompetensi mereka yang sesuai dengan standar nasional.
“Kami mendorong guru untuk menuntaskan sertifikasi agar mereka dapat menunjukkan kemampuan dan kompetensinya,” tambah Ikhsan.
Yusuf menambahkan, pihaknya menekankan pentingnya tertib administrasi sebagai langkah awal meningkatkan kesejahteraan guru.
Melalui validasi data seperti NUPTK dan jam mengajar, guru yang telah menyelesaikan PPG dapat menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
“Pemkot juga menyiapkan tunjangan kinerja bagi guru, memastikan kesejahteraan mereka terus meningkat,” ungkap Yusuf.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga berencana memberikan fasilitas hybrid untuk guru agama non-Muslim yang lokasinya jauh dari LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), memastikan akses yang lebih merata dalam menyelesaikan program PPG. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari