RADAR SURABAYA - Rencana Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghapus sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi mendapat beragam pendapat di Surabaya.
Pasalnya, PPDB jalur zonasi dari tahun ke tahun juga dikeluhkan banyak pihak.
Menurut Kepala SMP Negeri 5 Surabaya, Triworo Parnoningrum, rencana penghapusan sistem PPDB zonasi perlu dikaji secara mendalam.
Karena jalur zonasi awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan akses pendidikan kepada siswa dan mendorong pemerataan kualitas pendidikan.
"Saya rasa ini perlu dikaji secara mendalam. Jika ada kelemahan dalam pelaksanaan salah satu diantaranya adanya masyarakat yang domisilinya jauh dari sekolah negeri, catatan prestasi tidak terlalu mendukung, bukan MBR dan sebagainya sehingga mengurangi peluang putra-putrinya untuk mengikuti seleksi PPDB sekolah negeri, tentu evaluasi itu menjadi penting," kata Triworo, Jumat (22/11).
Yang perlu diperhatikan menurut Triworo bagaimana memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terkendala faktor jarak atau fasilitas sekolah.
"Jika zonasi dihapus pemerintah harus memastikan ada kebijakan pengganti yang tetap menjamin prinsip pemerataan, keadilan dan kualitas pendidikan yang inklusif bagi semua siswa," tegasnya
Meski demikian dia selalu siap dan mendukung kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran dan berharap ada sinergi yang menghasilkan solusi bagi para siswa agar mendapatkan pendidikan yang baik.
"Sebagai praktisi pendidik yang di sekolah, selalu siap mendukung kebijakan pemerintah, dan berharap ada sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan solusi terbaik," harapnya.
Pendapat tentang penghapusan PPDB zonasi juga diutarakan oleh Kepala SD Negeri Siwalankerto 1 Surabaya, Sri Wagiyanti.
Menurutnya, zonasi ada plus minusnya, terutama bagi anak yang mendapatkan sekolah walaupun nilainya kurang.
Sedangkan yang nilainya pintar karena jarak rumahnya jauh dengan sekolah tidak mendapatkan sekolah negeri.
"Sebetulnya zonasi ada plus minusnya kalau diterapkan, jadi menurut saya kalau itu dirasa lebih baik oleh pemerintah dan tidak menyusahkan anak-anak dan orang tuanya ya kami tetap mendukung," tutur Sri.
Selain itu dia juga menggaris bawahi bawah sistem zonasi juga memiliki kelemahan pada sarana dan prasarana sekolah yang kurang mencukupi dengan jumlah murid yang mendaftar.
"Terutama sarprasnya kalau zonasi, sekolah kurang mencukupi daripada siswa yang mendaftar," ungkapnya.
Sementara itu, PPDB zonasi juga dirasa orang tua siswa pun membatasi siswa untuk sekolah di sekolah negeri favorit meskipun nilainya baik.
Hal tersebut diungkapkan oleh orang tua siswa Arip Purwanto, selama ini dia selalu kuwalahan jika anaknya beralih jenjang sekolah.
Bahkan tahun sebelumnya anaknya harus terlempar ke sekolah yang dekat dengan jarak rumahnya.
"Ya kemarin aja saya tidak bisa menyekolahkan anak saya ke SMP yang diinginkan. Ya gimana lagi karena sistem zonasi. Padahal nilainya bagus di atas rata-rata.
Tapi tetap saja ketika saya pantau masih kalah dengan jarak anak yang rumahnya dekat dengan sekolah tersebut. Padahal rumah saya juga lumayan dekat juga," ungkap Arip.
Oleh karena itu, dia sepakat dengan pemerintah saat ini yang terencana untuk menghapus sistem PPDB zonasi.
Agar siswa yang mempunyai prestasi terutama pada nilai akademik sesuai ujian nasional mendapatkan sekolah yang semestinya dan sesuai dengan tingkat kepintarannya.
"Ya saya tahu pemerintah dengan zonasi itu ingin melakukan pemerataan sekolah tapi nyatanya malah banyak yang tidak diterima di sekolah di negeri padahal nilainya bagus. Saya sepakat jika zonasi dihapus," ujarnya.
Sebelumnya, Wapres Gibran meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti untuk menghapus jalur zonasi.
"Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ini ada di anak-anak muda. Makanya kemarin pas rakor dengan para kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan," kata Gibran. (rmt/nur)
Editor : Nurista Purnamasari