RADAR SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting melalui pertemuan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berlangsung di Graha Sawunggaling.
Pertemuan ini menegaskan target ambisius Surabaya untuk mencapai zero stunting di masa mendatang.
Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani, mengapresiasi capaian yang diraih Kota Pahlawan dalam penurunan angka stunting selama empat tahun terakhir.
Berdasarkan data, prevalensi stunting di Surabaya berhasil ditekan dari 28,9 persen pada 2021, menjadi 4,8 persen di 2022, dan terus turun hingga menyentuh angka 1,6 persen di 2023 hingga saat ini.
"Saya mengapresiasi Kota Surabaya dengan angka prevalensi stunting 1,6 persen, karena capaian ini juga berimbas pada penurunan angka di Jawa Timur secara keseluruhan. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga," ujar Restu Novi.
Meski angka prevalensi stunting saat ini sudah rendah, Restu Novi mengingatkan seluruh anggota TPPS agar tetap waspada terhadap potensi pra stunting.
Ia menegaskan pentingnya pendampingan intensif untuk anak-anak yang masuk kategori pra stunting agar dapat dicegah menjadi kasus stunting yang sesungguhnya.
"Surabaya memang terendah, tetapi kota sebesar Surabaya tidak boleh lengah. Kasus pra stunting yang terdeteksi perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak berkembang menjadi stunting,” tegasnya.
“Terutama, anak-anak di lembaga kesejahteraan sosial, baik milik pemerintah maupun swasta, harus dipastikan gizi mereka tercukupi," imbuhnya.
Restu Novi juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta kepala puskesmas untuk lebih aktif memantau kondisi anak-anak di wilayah masing-masing.
Hal ini terutama untuk anak-anak di lembaga kesejahteraan sosial yang berpotensi menghadapi masalah gizi.
Dalam upaya mencapai zero stunting, Restu Novi juga menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai pendukung.
Ia mengungkapkan bahwa Surabaya telah memanfaatkan lahan kosong untuk kegiatan urban farming, sebagai upaya memperkuat suplai gizi masyarakat.
"Kota Surabaya sudah bergerak ke arah yang tepat dengan upaya memberikan gizi terbaik, mendukung kesiapan ketahanan pangan menuju Indonesia emas tahun 2045. Artinya, seluruh elemen masyarakat ikut bergerak bersama," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Ida Widayati, menyebutkan bahwa berbagai intervensi dilakukan secara kolaboratif melalui pendekatan pentahelix.
Termasuk program bapak asuh, orang tua asuh, dan dukungan corporate social responsibility (CSR).
"Hingga 11 November 2024, tersisa 205 anak stunting di Surabaya. Dari jumlah itu, 188 anak merupakan warga Surabaya, sedangkan 17 lainnya berasal dari luar kota yang tinggal di Surabaya. Semua sudah mendapatkan intervensi dan pendampingan dari Pemkot," ungkap Ida.
Ia menjelaskan, upaya intervensi terhadap kasus stunting di Surabaya tercatat secara rinci melalui Aplikasi Sayang Warga (ASW).
Data intervensi dan hasil pendampingan juga dicatat secara spesifik oleh Tim Pendampingan Keluarga (TPK) untuk memastikan efektivitas penanganan.
“Semua intervensi dilakukan secara pentahelix dan terintegrasi, sehingga memastikan hasil yang maksimal,” pungkasnya. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari