RADAR SURABAYA- Dekan Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD) ITS, Ellya Zulaikha berkeluh kesah mengenai susahnya para dosen di bidang desain atau seni untuk menjadi guru besar.
Uneg-uneg tersebut disampaikan dihadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, saat berdialog bersama tentang Kebijakan Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN) di Auditorium Gedung Research Center ITS, Senin (2/9).
Menurut Ellya, sulitnya meraih guru besar untuk dosen bidang desain dan seni dapat menghambat perkembangan bidang desain di Indonesia.
Meskipun banyak karya yang tercipta dari para dosen, bahkan sampai diakui internasional, namun tetap saja mereka masih terkendala untuk mencapai tingkat guru besar.
"Sulitnya guru besar bagi dosen desain dan seni tidak hanya merugikan dosen di institusi saja, tetapi juga menghambat perkembangan bidang desain di Indonesia. Toh, karya mereka juga berkualitas dan tak jarang dapat pengakuan internasional," ujar Ellya.
Meskipun para dosen di bidang desain ini telah menciptakan banyak karya desain yang berkualitas dan diaplikasikan dalam proyek-proyek skala global.
Namun, saat proses kenaikan pangkat menjadi guru besar selalu mengalami kendala mengenai persyaratan yang rumit dan tidak relevan.
“Para dosen dengan karya yang gemilang tersebut kerap terkendala oleh sejumlah persyaratan yang dianggap terlalu rumit dan tidak relevan dengan bidang keahlian mereka,” ungkap dosen Departemen Desain Produk Industri ITS ini.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PAN-RB yang akrab disapa Anas memastikan upaya dalam menyederhanakan birokrasi untuk mempermudah dosen desain guna meraih gelar profesor.
Rencananya, akan disiapkan standar penilaian yang lebih sederhana dan relevan serta dukungan administratif yang memadai untuk membantu dosen dalam mengurus administrasi kenaikan pangkat.
“Kami akan buat regulasi yang lebih mudah agar mempermudah para dosen desain mendapatkan gelar guru besar,” ungkapnya.
Mantan Bupati Banyuwangi ini menjelaskan, saat ini Kementerian PAN-RB telah memangkas tahap penggunaan aplikasi-aplikasi publik milik pemerintah daerah.
Sebagai bagian dari upaya sentralisasi dan efisiensi, pemerintah pusat mendorong integrasi sistem sehingga pelayanan publik di Indonesia dapat lebih terstandarisasi.
Oleh karena itu pihaknya berharap ITS dapat menjadi pionir dalam mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan berbagai aplikasi yang sudah ada.
“Dengan mengoptimalkan aplikasi yang ada akan mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan publik ini,” pungkasnya. (rmt/nur)
Editor : Nurista Purnamasari