RADAR SURABAYA – Sejumlah Kiai Sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menggelar pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kantor PCNU Surabaya, di Jalan Bubutan, Senin (19/8).
Hasil pertemuan tersebut kembali memberikan mandat kepada Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk memperbaiki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dari pantauan Radar Surabaya di lokasi, tampak hadir dalam pertemuan kali ini Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, kemudian KH Anwar Mansyur (Lirboyo Kediri), KH Maksum (Ploso Kediri), dan KH. Muhammad Nuh Addawami (Garut).
Juga, ada Ny Hj Mahfudhoh (Jombang), kemudian KH Fuad Nur Hasan (Sidogiri, Pasuruan), KH Ali Akbar Marbun (Manado), KH Idris Hamid (Kota Pasuruan), serta KH Adib Rofiuddin Izza (Cirebon).
Selain itu, juga ada KH Ubaidillah Faqih (Langitan Tuban), KH Abdul Hakim Mahfudz (Jombang), KH Mudassir Badruddin (Pamekasan), KH Imam Bukhari Kholil (Bangkalan), KH Abdul Ala Basyir (Sumenep), KH Athoillah Sholahuddin (Kota Kediri), kemudian KH Muadz Thohir (Pati).
Kemudian KH Abdul Wahhab Abdul Ghofur (Kota Manado), KH Muhyiddin Ishaq (Jakarta Selatan), KH Abun Bunyamin (Purwakarta), KH Ubaidillah Shodaqah (semarang), KH Agus Ali Masyhuri (Sidoarjo), KH Abdul Matin Jawahir (Tuban), KH Ahmad Said Asrori (Magelang), KH Zaim Ahmad Syakir (Lasem), KH Abdus Salam Mujib (Sidoarjo), KH Syu’ada Adzkiya (Cilacap), KH Thonthowi Djauhari Musaddad (Garut), serta KH Ubaidillah Ruhiyat (Tasikmalaya).
Para kiai ini menganggap bahwa PKB saat ini sudah melenceng dari bentukan NU beberapa tahun silam. KH Anwar Iskandar, sebagai Tim Pansus PKB bentukan PBNU menjelaskan PKB tak bisa dilepaskan dari NU.
“Sebab punya talian sejarah, ideologis. Namun, saat ini PKB dinilai sudah menyimpang dengan menghilangkan peran ulama dalam berbagai keputusan strategis partai. Semua mutlak kewenangan ketua umum. Kami rapat hari ini, untuk memberikan mandat kepada ketua umum agar melakukan langkah strategis. Tujuannya, untuk kembali kepada kebenaran. Benar dalam mengembalikan fungsi ulama, benar dalam prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan,” jelasnya kepada wartawan.
Kiai Anwar menambahkan pertemuan ini bukan berarti ingin melakukan intervensi PKB sebagai partai politik. Selain itu tidak juga ingin mengambil alih partai.
Namun menurutnya upaya PBNU ini sebagai tanggung jawab yang ia ibaratkan sebagai hubungan bapak dan anak.
“Secara fitrah, PKB dibentuk sebagai wadah bagi ulama dan Nahdliyin dalam aspirasi politik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku sudah melaporkan berbagai upaya yang sudah dilakukan kepada para kiai dalam rangka memperbaiki PKB.
“Para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar itu. Sampai tercapai kepemimpinan ulama dalam PKB," ungkapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Yahya ini menyebut sudah mengirimkan surat undangan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk datang ke PBNU.
Menurutnya hal itu sebagai bagian dari upaya membenahi PKB.
“Soal posisi pemimpin PKB, itu urusan internal. Tapi kami mendesak kepada PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama, karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat wadah kepemimpinan ulama dalam politik," ujarnya.
Gus Yahya menegaskan tidak punya keinginan membentuk partai baru untuk menyaingi PKB.
PBNU hanya ingin menyalurkan aspirasi agar apa yang sekarang PBNU menganggap sebagai hal-hal tidak benar, tidak baik di dalam PKB itu diubah.
“Kalau bentuk partai baru saya kira tidak karena ini jelas aspirasinya adalah dari NU ke PKB,” katanya.
Ditegaskan Gus Yahya, posisi NU dalam kerangka politik secara umum dalam hal ini adalah posisi masyarakat sipil yang memiliki aspirasi kepada lembaga politik yakni PKB.
“Dan kami sudah melakukan sejumlah ikhtiar mengartikulasikan aspirasi itu agar diagregasikan di dalam lembaga politik bersangkutan yakni PKB. PKB harus dikembalikan ke seperti dulu yang memberikan peran besar NU,” ujarnya.
Saat ditanya terkait sejumlah kiai NU mengikuti Musyawarah Besar (Mubes) Alim Ulama NU di kediaman Syaikhona Kholil Bangkalan, Minggu (18/8), Gus Yahya mengibaratkan perwakilan ulama yang menggelar mubes dan mengusulkan Muktamar Luar Biasa PBNU itu seperti pengangguran yang menginginkan sidang istimewa MPR.
“NU adalah organisasi kemasyarakatan resmi, bukan didirikan para pengangguran,” katanya.
Gus Yahya menganalogikan NU seperti presiden ketika menghadapi desakan sidang istimewa MPR dari segerombolan pengangguran.
“Apa Pak Presiden mikir, tidak perlu, biarin saja ya itu. Begitu juga dengan kami, ya enggak kami pikirkan,” ujarnya.
Terkait pernyataan pada kiai peserta Mubes Ulama di Bangkalan yang mengklaim mendapatkan dukungan dari seluruh PCNU, menurutnya perwakilan ulama yang mengikuti Mubes Ulama di Bangkalan itu tidak memiliki legitimasi untuk mendorong Muktamar Luar Biasa PBNU, meski mendapatkan ratusan pengurus PCNU dan PWNU di berbagai daerah. “Orang nganggur ngomong apa saja kan bisa,” pungkasnya. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa