RADAR SURABAYA - Pembebasan lahan untuk pembangunan underpass Bundaran Taman Pelangi (Bundaran Dolog) di Jalan Ahmad Yani Surabaya, terus dilakukan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini juga tengah fokus melakukan penataan saluran air di sekitar Bundaran Taman Pelangi.
Sebab, hal itu nantinya juga akan berpengaruh pada pengerjaan underpass Bundaran Baman Pelangi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, pengerjaan fisik untuk proyek underpass Bundaran Taman Pelangi bakal dilakukan pada tahun 2025.
Rencananya, untuk proses lelang serta pengerjaan fisik untuk proyek underpass Bundaran Taman Pelangi diusulkan agar dikerjakan oleh pemerintah pusat.
"Lelangnya semua kita usulkan pusat. Kemarin anggaran hitungannya itu Rp 220 miliar tahun depan. Cuma belum ada info terbarunya," kata Eri, Rabu (7/8).
Pemkot Surabaya, menurut Eri, fokus untuk mengubah saluran air di sekitar area Bundaran Taman Pelangi.
Hal itu penting lantaran dalam pengerjaan underpass Bundaran Taman Pelangi nanti, saluran air itu akan berdampak pada pembangunannya.
Terkait pembebasannya, dia mengaku semua sudah dalam proses di pengadilan.
"Kita sudah merubah saluran air. Jadi insyaallah di 2025 sudah dikerjakan oleh pusat. Pembebasan sudah masuk dalam pengadilan. Jadi pembebasan terus kita jalankan. Kita kerjakan saluran-saluran. Jadi prosesnya itu kita ngerjakan saluran, di 2025 kerjakan underpassnya," tuturnya.
Sementara itu, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas DPRKPP Kota Surabaya Farhan Sanjaya menambahkan, saat ini sudah ada 10 persil yang dibebaskan dari target 29 persil untuk proyek Bundaran Taman Pelangi.
Dia mengaku pembebasan ini terus dikebut agar 2025 nanti bisa segera dieksekusi pembangunan fisiknya.
Dia mengungkapkan sejauh ini, proses konsinyasi masih belum diperlukan.
Sebab, sebagian warga ada yang langsung mau dibebaskan lahannya.
Proyek underpass Bundaran Taman Pelangi digadang-gadang bakal menjadi pemecah kemacetan di ruas jalan raya tersebut.
"Iya jadi ada beberapa yang sudah clear tanpa konsinyasi, tinggal melengkapi data penunjang teknis dan administrasinya, kita fokuskan yang sudah clear and clean dulu tanpa jalur pengadilan," ujarnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa