RADAR SURABAYA – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisperindag) Jatim Iwan memastikan stok Minyakita di pasaran aman.
Kadisperindag Jatim juga memastikan bahwa di provinsi ini tidak ada kelangkaan Minyakita.
Meski demikian Kadisperindag Jatim mengaku ada kenaikan harga Minyakita.
“Gak ada, gak mungkin langka. Untuk Minyakita dalam 14 hari terakhir, harganya memang naik, tapi hanya 0,5 persen. Kalau ada masyarakat yang tahu, daerah mana yang kosong, maka segera hubungi kami,” ujar Iwan, Rabu (7/8).
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita, dari Rp 14.000 per liter menjadi Rp 15.700 per liter.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai menghadiri kegiatan di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya, Kamis (25/7) lalu mengatakan pihaknya sudah melakukan penyesuaian harga Minyakita jadi Rp 15.700.
Diketahui, HET Minyakita diusulkan naik menjadi Rp 15.500 per liter dari harga sebelumnya Rp 14.000 per liter, atau naik Rp 1.500 per liter.
Namun, karena ada pertimbangan nilai tukar rupiah yang masih terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), maka ditetapkan HET Minyakita naik Rp 1.700 atau menjadi Rp 15.700 per liter.
Berdasarkan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jawa Timur harga rata-rata Minyakita Rp 15.459.
Harga rata-rata tertinggi di Kota Blitar Rp 16.500. Dan harga rata-rata terendah di Kota Probolinggo dan Kota Surabaya Rp 14.000.
Sementara harga di sejumlah pasar besar di Surabaya, seperti Pasar Genteng, Pucanganom, Soponyono, Tambahrejo dan Wonokromo, harga komoditas ini sejak sepekan terakhir sekitar Rp 14.000.
Sementara di Malang dan Banyuwangi ditemukan dengan harga Rp 16.000 hingga Rp 17.000.
Dihubungi terpisah, Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Timur Awaludin Iqbal memastikan harga Minyakita yang dijual sudah sesuai dengan HET pemerintah. Bahkan untuk stok komoditas ini dipastikan aman.
“Kalau misal di luar Bulog harganya tinggi, kita tetap sesuai HET. Kita tidak berani menjual di atas harga yang ditentukan oleh pemerintah,” ujarnya singkat. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa