RADAR SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengunjungi SDN Ketabang, Senin (5/8).
Kunjungan itu terkait adanya dugaan tunggakan uang pembelian buku pelajaran tiga orang siswa.
Dalam pertemuan itu, Eri turut mengundang perwakilan dari masing-masing sekolah baik SD negeri hingga SMP negeri.
Eri menegaskan, sekolah negeri harusnya tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan untuk siswa. Baik itu di SD negeri ataupun SMP negeri.
Ketika hendak mengadakan agenda semisal rekreasi atau pun wisuda, Eri mengatakan harus diselesaikan komite sekolah dan koordinator kelas (koorlas) tanpa melibatkan siswa.
"Saya sudah menyampaikan berkali-kali tidak ada biaya apa pun dengan alasan apa pun. Ada rekreasi dan wisuda silahkan tanpa melibatkan anak-anak," kata Eri.
Dia menyampaikan, kalau ada orang mampu (kaya) di komite ataupun di koorlas dan ingin membantu anak-anak yang kurang mampu agar bisa ikut wisuda, baginya tidak masalah.
Namun jika masih melibatkan anak atau wali murid, apalagi yang bersangkutan termasuk kategori tidak mampu, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan masalah.
"Remek wong seng gak duwe. Karena negara harus hadir sesuai amanat UUD 1945, fakir miskin, anak terlantar, itu adalah tanggung jawab negara. Dan sekolah negeri ini adalah milik negara. Maka tidak ada uang yang harus keluar," jelasnya.
Terkait masalah buku penunjang, Eri menegaskan kalau ada kebutuhan selain buku wajib, maka yang harus membeli adalah pemerintah.
Artinya, buku penunjang adalah milik sekolah. Ketika seorang guru ingin memperkaya anak didiknya, maka guru juga harus berinovasi.
Lebih jauh, dia meminta kepada kepala sekolah untuk memetakan siapa saja siswanya yang masuk kategori miskin dan sejahtera.
Dari pemetaan itu, wali murid dari keluarga yang masuk kategori sejahtera dikumpulkan.
Mereka diajak urun rembuk untuk menciptakan keguyubrukunan.
"Tadi surat pernyataan dari kepala sekolah tidak ada lagi uang ditarik dari siswa. Baik itu buku penunjang, wisuda, dan lain sebagainya. Karena di sekolah ini ada yang miskin ada yang tidak miskin, jangan buat anak dari orang tidak punya itu timbul perasaan kecil hati. Akhirnya dampaknya merusak mental anak," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh menambahkan, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi antar elemen.
Baik itu dari komite sekolah, wali murid, koorlas dan lain sebagainya.
Masing-masing dari elemen ini menurut dia juga punya keinginan dan harapan yang baik bagi keberlangsungan sekolah.
"Contohnya wisuda, wisuda itukan semua punya keinginan untuk itu. Ini yang harus dikemas seperti yang disampaikan Pak Wali, bagaimana nanti sekolah harus punya pemetaan bagi wali murid gamis dan pra gamis. Nanti yang masuk kategori sejahtera diajak ngomong dulu," ucapnya.
Eri yakin dari situ nanti akan muncul pemahaman terkait guyub rukun antara satu dengan yang lain.
Masing-masing elemen, menurut dia, bisa saling membantu untuk siswa yang tidak mampu.
"Agar biaya tidak tinggi bisa juga penampilan-penampilan ketika perpisahan melibatkan anak-anak. Nah nanti harapan-harapan ini bisa terwujud," tuturnya.
Maka dari itu, dia melanjutkan, jangan sampai ada penarikan iuran melibatkan anak.
Karena hal ini bisa menjadi beban mental anak. Utamanya mereka yang masuk kategori tidak mampu.
"Jadi solusinya harus ada komunikasi (jika berkaitan dengan iuran). Biar gak buntu, harapan bisa terwujud nantinya adalah untuk membentuk karakter dan akademis anak yang baik," pungkasnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa