RADAR SURABAYA - Pemerintah pusat bakal menaikkan nilai Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk Minyakita di angka Rp 15.700 per liternya.
Hal ini menimbulkan sejumlah reaksi di Kota Surabaya , salah satunya adalah kenaikan harga eceran Minyakita di pasaran.
Menyikapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Distribusi Perdagangan Dinas Koperasi dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Devie menyampaikan kalau penerapan HET dari pemerintah pusat itu, saat ini masih belum diterapkan.
Oleh karena itu dia meminta warga tidak perlu panik dengan adanya wacana kenaikan HET itu.
"Kami tadi pagi baru rapat koordinasi dengan kementrian. Itu belum diterapkan. Yang kami khawatirkan, karena ini belum diterapkan tapi pedagang sudah panik terlebih dahulu," kata Devie pada Radar Surabaya, Senin (22/7).
Dia menambahkan, kementerian meminta seluruh jajaran dinas perdagangan untuk turun melakukan monitoring terkait hal itu.
Sebab, ada kekhawatiran, kalau pedagang panik mendengar kabar ini sehingga mereka memilih untuk menimbun stok barang yang dimiliki.
"Ini yang jadi masalah kalau sampai mereka menahan stoknya karena ada kabar mengenai HET ini. Padahal masih belum berlaku," ucap Devie.
Saat ini, dinas menurut dia terus rutin turun lapangan untuk melakukan pengecekan harga.
Sejauh ini, dia mengaku memang ada beberapa pedagang yang menjual di atas HET yang sudah ditetapkan pemerintah.
Monitoring harga ini, dia mengaku dilakukan di sejumlah pasar-pasar besar yang ada di Surabaya.
"Seperti di Pasar Pucang, Pasar Genteng, itu kita rutin turun di sana. Memang ada yang menjual di atas angka HET. Cuma permasalahannya begini, para pedagang ini yang menjual HET terkadang mereka sudah tangan ke berapa. Itu akhirnya yang menyebabkan nilai jualnya kadang lebih tinggi dari HET," ujarnya.
Lebih jauh, dia menyampaikan kalau dinas sudah melakukan sejumlah upaya agar harga Minyakita ini tidak naik secara liar di pasaran.
Salah satu upayanya ialah dengan menggelar operasi pasar murah yang rutin digelar tiap bulan sekali di sejumlah kecamatan di Surabaya.
"Itu efektif untuk menekan harga di pasaran. Tinggal kekhawatiran kami ini bagi pedagang-pedagang yang sengaja menahan stok minyaknya itu karena isu yang beredar ini. Kalau untuk stok yang diterima pemerintah kota sendiri, tiap bulan itu kami selalu dapat jatah dari kementerian sebanyak 4.400 liter," pungkasnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa