SURABAYA - Kepala UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur Sumali mengatakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah yang dideportasi paling banyak dari Malaysia. Menurutnya kebanyakan karena non prosedural.
"Jumlahnya masih ratusan ribu. 99 persen yang dideportasi ini karena non prosedural," ujarnya kepada Radar Surabaya, Minggu (21/7).
Uniknya, lanjut Sumali, tidak sedikit dari PMI perempuan yang dideportasi ini membawa anak hasil hubungan gelap dengan pria WNA. "Kebanyakan dari Bangladesh. Kalau hasil pernikahan masih bisa diurus di KBRI untuk mendapatkan akte. Kalau hasil hubungan gelap ini sulit. Ini masih jadi PR bersama karena tidak ada Undang-Undang Kependudukan," terangnya.
Sumali mengatakan PMI yang pulang bawa anak, secara detail tidak tercatat. Tapi menurutnya dalam satu tahun kurang lebih 10 kasus. "Tahun ini, Alhamdulillah belum ada," katanya.
Sumali menambahkan kegiatan layanan pendataan kepulangan PMI di Counter Helpdesk Bandara Juanda Surabaya sampai dengan bulan Juni 2024 sebanyak 11.087 orang.
Untuk layanan fasilitasi pemulangan PMI Bermasalah yakni sakit, deportasi, dan permasalahan lainnya dan fasilitasi pemulangan jenazah PMI yg meninggal dunia sampai dengan bulan Juni 2024 adalah sebanyak 232 orang.
"Dan terbanyak pertama Kabupaten Jember dengan 20 jenazah, yakni 11 PMI sakit dan 21 PMI bermasalah lainnya. Kedua Kabupaten Lumajang dengan 11 Jenazah PMI dan 9 PMI Bermasalah," terangnya.
Lebih lanjut Sumali menambahkan negara penempatan dengan jumlah jenazah dan PMI Bermasalah terbanyak Malaysia yaitu sebanyak 193 kasus dengan rincian 49 jenazah, 26 PMI sakit, 87 hasil pendataan di counter bandara dan 31 deportasi yg sempat transit di shelter PMI di UPT P2TK. (mus)