SURABAYA - Penyerapan anggaran belanja pada APBD Jatim tahun 2024 hingga pertengahan tahun masih berjalan lambat.
Berdasarkan data yang diterima DPRD Jawa Timur, realisasi penyerapan anggaran Pemprov hingga triwulan dua atau bulan Juni 2024 masih sekitar 36 persen.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Hadi Dediansyah mengatakan, di tahun 2024, anggaran belanja dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih rendah.
Menurutnya parameter penyerapan adalah setiap triwulan. "Tetapi triwulan pertama pun dengan alasan musim politik penyerapan tidak maksimal, begitu juga ke triwulan dua juga sangat rendah," jelasnya, kemarin.
Menurutnya, di tengah masa transisi DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 ke 2024-2029 belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kinerja OPD yang maksimal.
Karena kalau dilihat dari faktual penyerapan anggarap belum mencapai 40 persen.
Untuk realisasi dari program sinergitas Pokok pikiran DPRD Jatim juga tidak ada yang terealisasi.
"Sampai sekarang (sinergitas) belum ada yang teralisasi. Contohnya di OPD Pekerjaan Umum mitra komisi D belum ada tanda tanga masuk NPHD apalagi pencairan. Yang ada masih proses survei dan administrasi," katanya.
Berangkat dari fakta-fakta tersebut, Dedi meminta agar Pj Gubernur Jatim segera melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD pelaksana agar mampu bekerja lebih cepat lagi.
"Ini menandakan, komitmen sinergitas eksekutif dan legislatif belum berjalan lancar. Padahal kita semua tahu, Pj Gubernur Jatim bekerja yang terbaik untuk masyarakat Jawa Timur. Namun, di tingkat pelaksanaan tidak berjalan sesuai harapan," katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menyampaikan sudah memperhatikan persoalan penyerapan anggaran yang masih sekitar 36 persen ini.
Dalam loncatan di triwulan dua sangat besar karena memang triwulan masih dalam tahap perencanaan.
"Dana bantuan tidak serta merta kita realisasikan karena perlu rekonsiliasi data dan verifikasi di lapangan. Bahwa yang akan kita luncurkan bantuan, baik hibah maupun program yang ada itu targetnya benar dan bermanfaat untuk masyarakat," katanya.
“Dana hibah sudah 70 persen sudah NPHD dan masuk SK, kami targetkan bulan Juli ini penyerapan akan naik signifikan,” jelasnya
Menurutnya, angka penyerapan 36 persen sampai Juni 2024 ini sebenarnya sudah cukup tinggi dibanding penyerapan provinsi secara nasional.
“Karena rata-rata nasional pennyerapan anggaran masih 29 persen. Apa yang menjadi hak rakyat itu yang kami utamakan. Nanti segera kita cek lagi (di OPD-OPD),” pungkasnya. (mus/jay)
Editor : Jay Wijayanto