RADAR SURABAYA - Masyarakat Surabaya berharap agar jumlah SMA maupun SMK negeri ditambah.
Pasalnya, masyarakat menilai jumlah SMA/SMK negeri di Kota Pahlawan saat ini kurang merata.
Dari data yang dihimpun Radar Surabaya, jumlah SMA negeri ada 22 sekolah.
Sedangkan jumlah kecamatan sebanyak 31. Diketahui ada 15 kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri.
Yaitu Asemrowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gubeng, Gunung Anyar, Karang Pilang, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Pakal, Sambikerep, Simokerto, Sukomanunggal, Tegalsari, dan Wonokromo.
Selain itu, ada SMA yang menumpuk di satu kecamatan saja. Misalnya di Genteng ada enam SMA Negeri, yaitu, SMAN 1, 2, 5, 6, dan 7.
Handoko, warga Gadukan Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan berharap ada SMA negeri pada setiap kecamatan.
Menurutnya biaya menjadi alasan utama. "PPDB tahun ini memang tidak seribet sebelumnya. Kalau sekarang meskipun di luar zonasi masih bisa daftar. Tapi masalahnya biaya transportnya kalau di luar kecamatan lumayan juga," katanya kepada Radar Surabaya, Kamis (20/7).
Handoko menambahkan sejauh ini SMAN negeri masih terpusat di satu kawasan, yakni SMA komplek.
"Nah gak semua kecamatan ada SMA Negeri. Kalaupun ada ya sekolah swasta. Artinya gak semua orang mampu menjangkau biayanya," jelas pria 50 tahun itu.
Hal senada juga disampaikan Faisol Taselan, warga Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Surabaya.
Menurutnya sistem zonasi PPDB tahun ini lebih tertata dari tahun sebelumnya.
"Dari luar daerah masih bisa ikut zonasi terdekat. Tapi kami berharap agar ada pemerataan sekolah negeri. Agar masyarakat bisa terfasilitasi sekolah negeri," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi mengatakan pihaknya pernah melakukan diskusi dengan Dinas Pendidikan terhadap penambahan SMA negeri di Jatim di setiap kecamatan.
Menurutnya dari diskusi tersebut, ditemukan banyak pertimbangan untuk mendirikan sekolah.
"Jadi kalau dari dinas pendidikan menyebutkan kendalanya tidak hanya pada masalah biaya. Tapi juga pada aset. Aset lahan untuk pembangunan SMA/SMK negeri ini masih banyak yang dimiliki Pemkot Surabaya," katanya,
Mathur menambahkan alokasi anggaran pendidikan sebesar 2,5 persen ini belum mampu mengatasi untuk membangun sekolah baru.
"Untuk Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggara Pendidikan (BPOPP) yang seharusnya 12 bulan saja hanya bisa cair 6 bulan. Tapi setelah kita tekan lagi, akhirnya ditambah lagi 3 bulan berikutnya," katanya.
Kalau memang niatnya membangun SMA/SMK negeri baru, lanjut Mathur, seharusnya Dinas Pendidikan atau Pemprov Jatim harus melakukan komunikasi dengan pusat terkait teknis pembangunannya.
"Hanya saja jika ada sekolah negeri baru maka ada masalah baru yang muncul. Yakni sepinya murid di sekolah swasta. Karena banyak sekolah swasta yang mengaku kekurangan murid," ungkapnya.
Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai belum memberikan jawaban saat dihubungi melalui ponselnya.
"Mas masih pagi, ini kami sudah beraktivitas," ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa