SURABAYA - Wali Kota Eri Cahyadi mengeluhkan perilaku para penghuni kos yang ingin mendapatkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surabaya demi mendapatkan bantuan dari pemerintah kota.
Padahal, mereka rata-rata warga pendatang dari luar Surabaya yang tinggal di dalam satu rumah kos.
Cak Eri -sapaannya-- bahkan mengaku terkejut mendapati ada satu rumah kos di Surabaya yang ditinggali sampai 40 KK atau lebih.
"Ya mohon maaf ya. Di Surabaya ini ada kos-kosan itu kalau penghuninya pindah KTP Surabaya, (pemilik) tidak keberatan alamatnya dijadikan KTP. Jadi, alamat kos-kosannya dibolehkan dipakai untuk pindah KTP asal harganya dilebihkan," keluh Cak Eri.
Ia mengaku pusing gegara fenomena warga luar Surabaya atau warga pendatang ini yang baru setahun tinggal di Kota Pahlawan, sudah mau mengurus KK dan KTP Surabaya. Padahal, mereka tinggal di satu rumah kos.
Eri bahkan menyebut dirinya menemukan ratusan orang yang melakukan praktik demikian demi mendapatkan fasilitas dan bantuan sosial dari Pemkot Surabaya yang dibiayai dengan APBD. Baik bantuan kesehatan maupun sekolah gratis.
Pada praktiknya, warga pendatang itu rela membayar biaya kos dengan harga lebih mahal demi bisa pindah KK dan KTP Surabaya. Repotnya, mereka menjadikan alamat kos itu sebagai alamat domisili untuk mengurus KK dan KTP baru. Sehingga satu alamat bisa memiliki puluhan KK.
Eri mengaku menemukan ratusan kasus pengekos yang melakukan praktik demikian demi mendapatkan fasilitas dan bantuan sebagai warga Kota Surabaya. Bahkan, Eri juga menemukan ada 40 kartu keluarga yang dialamatkan di satu rumah kos.
Karena itu, Pemkot Surabaya menerapkan kebijakan satu rumah maksimal dihuni oleh tiga KK (Kartu Keluarga).
Langkah ini diambil untuk menertibkan data penduduk yang ada di Kota Surabaya.
Sebab, Pemkot Surabaya beberapa kali menemukan ada satu rumah yang di dalamnya ternyata dihuni oleh puluhan KK.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, penertiban administrasi kependudukan ini merupakan salah satu langkah pemerintah terkait pemberian bantuan.
Ketika data-data KK ini sudah ditertibkan, maka intervensi pemerintah terhadap keluarga miskin bisa lebih tepat sasaran.
"Pemkot mengambil kebijakan satu persil itu adalah tiga KK, sambil kita lihat jumlah jiwanya berapa. Dari tiga KK tadi, kami bisa konsentrasi menyelesaikan kemiskinan. Kami bisa membantu sekolahnya sampai kuliah," kata Eri.
Wali Kota Eri melanjutkan, pembatasan ini akan sangat berdampak pada langkah pemerintah dalam mengintervensi warga miskin di Surabaya.
Sebab, ketika satu rumah dihuni lebih dari tiga KK, pemerintah akan kesusahan dalam mengintervensi warganya.
"Kalau sekarang satu rumah 50 KK, terus semua nunut (menumpang), sekolahnya pemkot yang bayarin. Nah orang asli Surabaya yang tinggal di Surabaya nasibnya gimana?" ucapnya.
Pria yang akrab disapa Cak Eri itu menambahkan, warga juga dilarang untuk memecah KK dalam satu rumah dengan tujuan agar mendapat bantuan dari pemerintah.
Hal itu menurut dia dapat menyebabkan data untuk pemerataan bantuan sosial tidak bisa akurat.
Menurutnya, warga asli Surabaya lah yang lebih berhak mendapat bantuan dari Pemkot dan tidak ingin tergeser oleh pendatang.
"Saya tidak ikhlas kalau orang Surabaya harus tersingkirkan oleh bukan warga Surabaya dan baru pindah Surabaya. Saya lebih baik akan tetap menjadi orang Surabaya daripada harus membantu semuanya tapi bukan orang Surabaya," tegas mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.
"Karena kasihan orang Surabaya aslinya. Ini bukan saya nggak punya rasa kemanusiaan. Tapi wong Surabaya nasibe yaopo (nasibnya bagaimana)? Karena saya bertanggung jawab sama orang Surabaya," jelasnya.
Pemkot Surabaya pun memiliki skala prioritas dalam memberikan intervensi bantuan. Pemkot, kata Eri, akan memprioritaskan warga asli atau yang sudah lama menjadi penduduk Surabaya.
"Surabaya ini primadona. Tetapi saya akan mempertahankan Surabaya agar tidak semuanya pindah Surabaya untuk mendapatkan fasilitas dari Pemkot Surabaya," ujarnya. (dim/ant/jay)
Editor : Jay Wijayanto