RADAR SURABAYA - Pemerintah pusat mulai tanggal 1 Juni lalu telah menerapkan aturan pembelian elpiji 3 kg.
Masing-masing warga diwajibkan membawa KTP tiap kali melakukan transaksi pembelian LPG subsidi ini.
Tujuannya, agar penyaluran subsidi gas melon dari pemerintah bisa tepat sasaran.
Menindaklanjuti hal itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku siap melaksanakan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat.
Hal ini menurut dia kurang lebih hampir sama dengan kebijakan pemerintah kota mengenai satu rumah maksimal tiga KK.
Tujuannya sama, agar intervensi pemerintah terhadap warga yang kurang mampu bisa tepat sasaran.
"Saya sepakat, semua subsidi itu adalah untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan," kata Eri, Senin (10/6).
Eri menegaskan, LPG 3 kg ini jelas peruntukkannya untuk warga kurang mampu.
Itulah kenapa, LPG 3 kg ini disebut sebagai LPG subsidi pemerintah.
Bagi warga yang mampu, tidak elok baginya memanfaatkan LPG subsidi ini.
Harusnya, menurut Eri, mereka membeli LPG yang non subsidi.
"Kalau yang mampu, belilah LPG 12 kilogram, tapi yang tidak mampu, belilah 3 kilogram. Tapi kan kadang kita ini, yang mampu memiliki usaha, pakai yang 3 Kg," ucapnya.
Oleh karena itu, Eri mengimbau pada masyarakat agar bisa menyadari mengenai layak atau tidaknya dia membeli LPG subsidi 3 kg ini.
Dia ingin, sesama warga Surabaya bisa saling membantu. Dengan begitu, kerukunan dapat terus berjalan di Surabaya.
"Kalau yang mampu, bantulah yang tidak mampu. Jangan sampai bantuan pemerintah untuk orang miskin tidak tepat sasaran," ujarnya.
Ke depan, Eri menegaskan bakal melakukan pengawasan terhadap penjualan LPG ini.
Seluruh pedagang akan diminta membuat laporan mengenai data pembeli LPG 3 kilo ini.
Dia mengaku, pemerintah kota siap tegak lurus dengan pemerintah pusat untuk kepentingan umat.
Dia menyampaikan, memang dalam menerapkan aturan yang pro rakyat kecil ini pasti akan banyak menemukan kendala.
Namun, jika tidak segera ditindaklanjuti dan dijalankan, maka yang akan terdampak nantinya adalah warga miskin di Surabaya.
"Kami dari pemerintah punya prinsip jangan sampai bantuan kami tidak tepat sasaran," pungkasnya. (dim/opi)
Editor : Nofilawati Anisa