RADAR SURABAYA - Pemkot Surabaya sampai dengan saat ini masih melakukan kaver kesehatan melalui universal health coverage (UHC) yang dikhususkan bagi warga yang ber-KTP Surabaya dari keluarga miskin (gakin).
Dari data yang dihimpun, setiap hari ada 500 orang yang datanya telah diverifikasi karena berkaitan dengan kaver BPJS yang setiap hari harus di-update.
Menurut epidemiolog Windhu Purnomo, saat ini yang dipentingkan untuk kaver kesehatan memang warga yang ber-KTP Surabaya.
Namun di masa depan Pemkot Surabaya sebaiknya tidak hanya memikirkan warga yang ber-KTP Surabaya untuk mendapatkan akses kesehatan, namun masyarakat yang tinggal di Surabaya non KTP Surabaya seharusnya juga bisa mengakses layanan kesehatan yang sama.
Oleh karena itu perlu dihitung kembali APBD untuk layanan kesehatan bagi warga yang tinggal di Surabaya.
"Jangan ditinggalkan warga yang domisili Surabaya meski bukan KTP Surabaya karena mereka juga berhak atas layanan kesehatan. Mungkin ini yang harus dihitung ulang untuk APBD yang akan datang," kata Windhu, Kamis (30/5).
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa alasan bagi warga non-KTP Surabaya yang harus juga mendapatkan layanan kesehatan, agar ketika ada yang terpapar penyakit menular bisa segera tertangani dengan baik dan tidak menambah daya penularan penyakit.
"Bicara penyakit menular tentu dasarnya atau patokannya bukan KTP saja namun kemanusiaan. Tidak sah ketika kita bicara tentang pelayanan kesehatan namun yang mendapatkan hanya warga yang ber-KTP Surabaya. Tentu warga yang tinggal di Surabaya meski tidak memiliki KTP Surabaya juga bisa mendapatkan privilege yang sama dengan warga ber-KTP Surabaya," jelasnya.
Apalagi, kata Windhu, Pemkot Surabaya sudah hampir meratakan layanan kesehatan tersier (RSUD) di setiap wilayah seperti wilayah Surabaya Utara ada RSUD Dr Soewandi, kemudian di Surabaya Barat ada RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan kini di Surabaya Timur sedang dibangun RSUD milik Pemkot Surabaya.
"Artinya Pemkot Surabaya sudah membuka akses perluasan layanan kesehatan di setiap wilayah," tutur Ahli Biostatistika Universitas Airlangga (Unair) itu.
Meski demikian, dia mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah menjamin setiap warga miskin yang ber-KTP Surabaya masuk dalam jaminan kesehatan.
"Kalau di rumah sakit hingga puskesmas saya rasa warga sudah merasakan jaminan kesehatan dari pemkot. Mulai dari perlindungan sampai dengan kuratifnya," ujarnya.
Selain itu penanganan kesehatan di Surabaya menurutnya juga sudah baik.
Seperti penyakit TBC, kurang gizi, stunting secara formal sudah baik.
Bahkan Surabaya akan menjadi penerima pilot project menjadi kelurahan bebas TBC yang di daerah lain tidak ada.
"Ini sebuah cara yang inovatif untuk melakukan pencegahan di tingkat kelurahan. Karena di daerah tidak ada," tegas Windhu.
Meski layanan kesehatan sudah menjadi garda kedepan bagi pemerintah namun perlu ada perbaikan agar lebih baik lagi.
Terutama dalam pelaksanaan program layanan kesehatan di lapangan. (rmt/opi)
Editor : Nofilawati Anisa