SURABAYA-Kondisi pasar tengah bergejolak lantaran harga sejumlah bahan pokok (bapok) meroket. Pemkot Surabaya gerak cepat (gercep) mengambil langkah strategis.
Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Surabaya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya Antiek Sugiharti mengatakan, saat ini harga bapok merangkak naik.
Pihaknya menemukan sejumlah bapok di atas harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, ada yang melebihi harga acuan penjualan di konsumen (HAPK).
"Pemkot berusaha menekan harga (bapok, Red) yang sedang naik ini," ujar Antiek Sugiharti, Selasa (20/2).
Pemkot sudah mengambil langkah pengendalian harga bapok. Pihaknya terus memonitor harga komoditas pangan di pasar se-Surabaya tiap hari.
Selain itu, upaya dalam memasang layar harga HET bapok pun sudah optimal. "Kondisinya saat ini sejumlah daerah penghasil juga sedang bergejolak," ucapnya.
Langkah selanjutnya, pemkot sudah menjalin kerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan. Kebijakan ini pun sejalan dengan skema subsidi pengiriman yang sudah direncanakan akhir tahun lalu.
"Kami berkoordinasi dengan wilayah penghasil komoditas. Ekonomi di sana juga akan stabil, di Surabaya sendiri pun harga bapok diharapkan akan segera menurun karena ketersediaan stok yang cukup," papar Antiek.
Pihaknya terus mengoptimalkan peran kios TPID. Khususnya dalam mengendalikan inflasi beras yang sekarang tengah menjadi persoalan.
Selain itu, DKPP pun mengaku sudah menyiapkan rencana khusus mengatasi kondisi tersebut.
"Kios TPID untuk menjual beras sesuai HET serta melakukan operasi pasar. Selain itu, kita juga melakukan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan melakukan Gerakan Tanam Bersama untuk tanaman cepat panen," katanya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Gencarkan Upaya Preventif seperti Ini untuk Tekan Kasus Demam Berdarah Dengue
Menurut Antiek, kenaikan harga bapok beras terjadi sejak akhir Oktober 2023. Hal itu lantaran musim kemarau berkepanjangan.
Apalagi fenomena El-Nino cukup memberikan dampak. "Termasuk juga adanya hari besar keagamaan nasional serta tahun baru. Jadi, sejak akhir Oktober 2023 harga beras sudah mulai naik," tuturnya.
Pemkot terus mengoptimalkan GPM. Pihaknya menggelar sebanyak dua kali dalam sepekan. Pasar murah tersebut lokasinya berada di Balai RW atau pendopo kelurahan dan kecamatan.
"Selain itu, kita juga mengadakan kegiatan gerakan pangan murah setiap sebulan sekali berlokasi di daerah padat penduduk yang menjual komoditas dengan harga di bawah harga pasar dan penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke kios-kios TPID," jelas Antiek.
Pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan persoalan itu. Pemkot berkoordinasi dengan distributor atau produsen bapok. Pihaknya mengimbau agar tidak melakukan penimbunan.
"Kami juga meminta mereka agar menjual bahan pokok dengan harga normal atau sesuai ketentuan," tegasnya.
Dia memastikan seluruh strategi itu berjalan maksimal. Pihaknya tak luput menggelar rapat koordinasi dan evaluasi. Tujuannya meninjau efektivitas upaya yang sekarang dilakukan.
"Rapat dua kali dalam seminggu, berkoordinasi bersama Kemendagri dan rapat koordinasi dengan TPID," sebutnya.
Antiek memaparkan bahwa sudah ada regulasi yang mengatur tentang HET beras. Yaitu, Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2023.
Dia meminta pengelola pasar di bawah PD Pasar Surya untuk terus memperbarui HET melalui layar monitor.
"Pasar Wonokromo, Genteng, Pucang, Tambakrejo, dan Pabean, sudah ada layar monitor yang menampilkan harga harian komoditas yang dijual di pasar tersebut, sehingga masyarakat bisa cerdas dalam membeli," kata Antiek.
Selain itu, Antiek mengungkapkan langkah jangka pendeknya dalam mengendalikan harga beras. Pemkot akan berkoordinasi dengan Bulog. Harapannya agar Bulog secara rutin mendistribusikan beras, khususnya SPHP ke pasar-pasar dan kios TPID.
"Sedangkan untuk jangka panjang, Pemkot Surabaya akan menambah kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok di Kota Surabaya," ungkap dia.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar membeli komoditas pangan dengan bijak. Yakni, membeli dengan jumlah yang wajar sesuai kebutuhan. Selain itu, dia mendorong masyarakat mengonsumsi bapok alternatif.
"Juga mengonsumsi bahan pangan pokok alternatif yang mudah didapatkan dan tidak boros pangan," pungkasnya. (hil/rek)
Editor : Jay Wijayanto