SURABAYA-Pemkot Surabaya mengantisipasi kenaikan jumlah sampah. Khususnya yang berbahan plastik. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyiapkan sejumlah strategi tahun ini.
Kabid Kebersihan dan Pemberdayaan DLH Kota Surabaya Much Rokim mengatakan, jumlah sampah di Kota Pahlawan mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Kenaikan produksi sampah banyak dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi pascapandemi. Selama 2023, ada kenaikan sekitar 50-100 ton per hari.
"Pergerakan masyarakat dari luar Surabaya juga berpengaruh pada jumlah sampah," ujar Much Rokim di Surabaya, Kamis (15/2).
Kondisi itu menyebabkan total sampah yang masuk ke TPA mencapai 1.500 ton tiap hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 22 persen adalah sampah plastik. Pihaknya akan berupaya terus menekan angka itu.
"Ada berbagai hal yang dilakukan. Pemkot sudah membuat kebijakan. Aturan tersebut telah berlaku sejak 2022," ucap Rokim.
Saat itu, Pemkot Surabaya secara resmi melarang penggunaan kantong plastik. Kebijakan tersebut merupakan terobosan menekan sampah plastik. Sekaligus upaya melestarikan lingkungan.
"Aturan ini tercantum dalam Perwali Nomor 16 tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Surabaya," ungkapnya.
Tujuan regulasi tersebut untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014.
Itu mengatur Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Sayangnya, aturan itu belum maksimal. "Baru mengurangi sekitar dua ton saja per harinya," terangnya.
Pihaknya tak kehabisan langkah. DLH pun melibatkan kelompok masyarakat untuk mengolah sampah secara mandiri. Baik melalui instansi, sekolah, hingga bank-bank sampah yang ada di lingkungan.
"Termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD) yang juga banyak dilatih soal pengelolaan sampah. Sebab, pembelajaran untuk meningkatkan kepedulian soal pengelolaan sampah ini harus diajarkan sejak dini," tegas Rokim.
Selanjutnya, DLH tengah menjajaki kerja sama dengan para produsen kemasan plastik. Terutama produsen makanan dan sabun. Rokim menilai, mereka pun turut bertanggung jawab.
"Seharusnya, perusahaan ini ikut bertanggung jawab. Banyak bungkus-bungkus makanan yang isinya cuma sedikit, tapi bungkusnya banyak," paparnya.
Rencananya, program itu melalui Extended Producer Responsibility atau tanggung jawab produsen yang diperluas. Tujuannya membuat produsen bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari produk mereka.
Upaya ini telah dicoba sejak lama, tapi dampaknya belum maksimal. "Kami telah ini mendorong ini sejak lama," tuturnya.
Menurut dia, salah satu upayanya adalah dengan menyiapkan alat pengolahan sampah. DLH mendesak perusahaan bisa merealisasikan itu. Sedangkan tugas pemkot akan menyiapkan lokasinya. "Mereka harusnya bersedia," urainya.
Beberapa strategi tersebut dinilai cukup tepat. Sehingga sampah plastik bisa terus ditekan. Rokim menegaskan, persoalan itu memerlukan kerja sama seluruh pihak. "Enggak cukup hanya mengandalkan pemkot saja," katanya. (hil/rek)
Editor : Jay Wijayanto