SURABAYA - Masa uji coba transformasi parkir tepi jalan umum (TJU) konvensional ke digital sudah berakhir. Hasilnya belum optimal. Pemkot Surabaya sudah menyiapkan langkah antisipasi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dinas perhubungan (dishub) sudah melakukan uji coba pembayaran QRIS di sejumlah titik parkir TJU. Hasilnya, sebagian warga belum siap dengan metode tersebut. Mereka terkendala platform pembayaran.
"Banyak yang enggak punya m-banking maupun alat pembayaran QRIS lainnya," ujar Cak Eri, kemarin.
Kendati hasilnya kurang memuaskan, kebijakan itu akan berjalan. Semua titik parkir TJU akan serba digital. Dia berharap masyarakat segera beradaptasi dengan perubahan skema yang diberikan pemkot.
"Ternyata tidak semuanya membayar pakai QRIS karena warga Surabaya juga tidak siap untuk QRIS. Karena itulah, nanti kita lihat besok (hari ini, Red) seperti apa," ungkapnya.
Cak Eri menegaskan, pihaknya akan mengevaluasi aturan tersebut. Pemkot sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk warga yang belum siap membayar melalui QRIS. Yakni dengan voucer maupun berlangganan.
"Berarti nanti kebijakan kita, ada kartu berlangganan, ada voucer, setelah itu ada pilihan bayar lain. Untuk menuju ke sana (bayar parkir via QRIS), tidak bisa langsung, karena setelah kita coba, warganya tidak siap, tidak semua warga punya m-banking," bebernya.
Dia memastikan kebijakan parkir via QRIS berjalan mulai hari ini. Tepat di 1.370 titik parkir TJU se-Surabaya. Cak Eri meminta seluruh jajaran untuk memantau progres tiap hari di lapangan.
"Tanggal 1 Februari 2024 tetap jalan, sambil kita lihat semuanya, nanti kita lihat tiga hari ke depan. Saya bilang kemarin ke teman-teman dishub saat uji coba, kalau tidak ada QRIS jangan bayar, sehingga kita akan tahu berapa titik yang hilang kalau tidak pakai karcis," papar Eri.
Selain itu, dia mengungkapkan, sebelumnya, pemkot telah bertemu dengan perwakilan paguyuban juru parkir (jukir). Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat. Yaitu menjalankan kebijakan pembayaran parkir melalui QRIS.
"Karena saya tidak ingin jukir dibilang liar. Bagaimanapun beliau ini adalah saudara-saudara saya, wong Suroboyo. Masyarakat juga begitu, saya bilang kepada jukir, ya harus mendapatkan yang terbaik, jangan tidak dikasih karcis tapi diminta Rp 5-10 ribu," tegasnya.
Cak Eri menyatakan, kebijakan penerapan parkir melalui QRIS pada Februari 2024, akan tetap dilakukan evaluasi ke depan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kesiapan dari pihak pengguna jasa parkir maupun jukir. Pemkot akan menyiapkan lagi voucer dan parkir berlangganan.
"Di situlah nanti kita lakukan evaluasi-evaluasi agar tidak saling menyalahkan. Kalau ternyata tidak sanggup, ya nanti ada pilihan. Dia mau pakai uang tunai ya monggo, pakai QRIS ya monggo. Tapi nanti kita juga siapkan lagi voucer dan parkir berlangganan," urainya.
Dia menyampaikan, aturan pembayaran parkir TJU di 1.370 titik itu akan melunak. Artinya, warga tidak perlu khawatir. Pemkot akan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
"Karena kita baru tahu ternyata tidak semua orang Surabaya punya QRIS. Makanya, kita siapkan lagi metode lain, untuk menuju ke arah pembayaran QRIS," tutur Eri.
Dia mengungkapkan, perwakilan paguyuban sepakat menerapkan pembayaran parkir via QRIS. Sebab, dia tidak ingin jukir memiliki pandangan negatif kepada pengguna jasa parkir, demikian pula sebaliknya. Menurutnya, skema tersebut untuk menuju kejujuran.
"Alhamdulillah, mereka bisa menerima. Saya mengatakan kepada mereka, ayo cari rezeki yang jujur, Surabaya digawe adem. Saya tidak ingin jukir memiliki pikiran negatif kepada pengguna parkir dan masyarakat juga jangan berpikiran negatif kepada jukir," kata Cak Eri. (hil/rek)
Editor : Jay Wijayanto