RADAR SURABAYA - Pemkot Surabaya meminta seluruh SD dan SMP negeri menerima siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.
Namun kebijakan itu harus sejalan dengan persiapan guru pendamping khusus (GPK).
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya mengusulkan sejumlah strateginya.
Kepala Dispendik Kota Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan GPK.
Peran mereka untuk menunjang SD dan SMP negeri yang akan menerima murid berkebutuhan khusus tahun ini.
Termasuk mengusulkan GPK melalui formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
"Sudah kita usulkan," ujarnya, Jumat (26/1).
Dia menyampaikan, pihaknya pun sudah menyiapkan SD dan SMP negeri untuk menerima siswa ABK.
Termasuk perekrutan GPK di sekolah yang belum inklusi melalui skema PPPK.
Usulan itu menunggu keputusan dari Kemendikbudristek.
"Masih kita diskusikan kebutuhannya berapa," terangnya.
Yusuf sudah berkomunikasi dengan pengurus PGRI dan dewan pendidikan terkait rencana tersebut.
Selain itu, pihaknya menyiapkan teknis dan konsep pendampingan secara psikologis bagi guru di semua sekolah.
Rencananya, ada pendampingan perwakilan guru di lima wilayah.
"Jika konsep tersebut sudah rampung, ada pendampingan perwakilan guru di wilayah Surabaya Pusat, Selatan, Utara, Barat, dan Timur. Persiapan dan sebagainya kami lakukan secara paralel," ungkapnya.
Dia berharap usulannya segera mendapat respons.
Sehingga, pihaknya dapat segera menuntaskan proses selanjutnya.
Kalau tahapan itu selesai, proses lanjutan adalah pengimbasan yang dilakukan di setiap wilayah.
"Guru yang menjadi perwakilan di wilayah akan menjabarkan apa yang sudah didapatkan dari bimbingan teknis (bimtek). Selain itu, ada rencana untuk menyebar GPK dari sekolah inklusi ke sekolah lain. Tapi, sifatnya sewaktu-waktu," beber Yusuf.
Yusuf mengatakan, kebijakan tersebut cukup penting.
Sebab, menurut dia, seluruh anak mempunyai hak yang sama dalam mengakses ruang pendidikan.
Harapannya orang tua bebas memilih SD dan SMP negeri untuk anaknya.
"Tidak ada persentasenya, harapannya semua sekolah siap karena kita punya kesempatan yang sama,” tegasnya.
Yusuf mengaku, mayoritas sekolah negeri belum memiliki guru pendamping khusus (GPK) bagi siswa ABK.
Tetapi, dia menjelaskan bahwa sekolah diharapkan dapat melatih para tenaga pendidik untuk lebih kreatif.
Sekaligus mampu melakukan pendampingan kepada siswa ABK.
“Contoh guru kelas I dan II di SD, kami latih bagaimana menangani psikologi anak. Jadi mengerti cara menenangkan atau membantu ABK memahami materi pembelajaran, serta membuat dia bisa saling berkolaborasi dengan non-ABK di kelas,” jelasnya.
Dia optimistis para tenaga pendidik akan memahami hal tersebut.
Katanya, mereka pun diajak untuk membuat teknis penanganan pada siswa ABK saat di kelas.
Tenaga pendidik juga diharapkan memberikan pemahaman bagi siswa non-ABK sehingga keduanya bisa membaur.
“Bagaimana kalau siswa ABK masuk di kelas, cara penanganannya, memahami, dan berkomunikasi dengan teman-temannya. Siswa ABK yang diterima dalam kategori ringan, sedangkan kategori lainnya, tetap bisa bersekolah di sekolah luar biasa (SLB)," imbuhnya. (hil/opi)
Editor : Nofilawati Anisa