SURABAYA - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya berupaya mempercepat langkah aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).
Sayangnya capaian total aktivasi belum maksimal. Selama 2023 belum tembus target.
Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, hingga kini total ada 188 ribu warga Surabaya yang sudah aktivasi IKD.
Angka itu sekitar 8 persen dari jumlah penduduk Surabaya.
Dia mengakui, memang saat ini masyarakat belum merasa IKD sesuatu yang penting.
"Kami juga sudah sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memaksimalkan potensi aktivasi IKD. Maka, seluruh institusi harus memanfaatkan IKD dalam setiap pelayanannya," terangnya.
Hingga akhir tahun lalu, pihaknya mengebut aktivasi IKD. Eddy menargetkan total 25 persen selama 2023. Dia pun menggandeng sejumlah pihak untuk mempercepat proses registrasi.
"Tapi belum memenuhi taregt. Tahun ini kita siapkan strategi. Rencananya kita kolaborasi dengan selebgram dan memaksimalkan dunia digital untuk efektivitas promosi aktivasi layanan, khususnya kepada anak-anak muda," paparnya.
Eddy mengaku, kini pihaknya terus menggenjot aktivasi IKD. Targetnya masih sama seperti tahun lalu. Yakni lebih dari 25 persen hingga semester pertama.
"Kita kerja sama dengan polres (Polrestabes Surabaya, Red) beserta jajaran dan juga perusahaan swasta. Setiap Sabtu, kami lakukan pelayanan IKD di mal agar masyarakat bisa dimudahkan," urainya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengatakan, penerapan IKD harus diimbangi dengan keamanan berlapis agar terjamin dan tidak bocor. Tidak dimanfaatkan pihak lain. Hal tersebut harus menjadi prioritas Pemkot Surabaya.
"Hampir seluruh masyarakat Surabaya ini memiliki HP. Tentu sebenarnya transformasi KTP digital ini memudahkan masyarakatdalam melakukan aktivitas sehari-hari," terang Arif.
Selain itu, sampai sekarang pemanfaatan IKD masih terbatas. Untuk perbankan pun, hanya bank daerah yang memanfaatkannya sedangkan bank pelat merah maupun swasta belum terintegrasi.
Arif melihat Pemkot Surabaya perlu mengajak para stakeholder itu untuk duduk bersama menyelaraskan pemanfaatan IKD di masing-masing stakeholder. "Sehingga, tidak ada alasan lagi IKD ditolak saat berhubungan dengan para stakeholder itu," imbuhnya. (hil/nur)
Editor : Jay Wijayanto