SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan posisi desa sebagai kekuatan ketahanan nasional, sangat penting di segala lini.
Mulai ketahanan keluarga, ketahanan pangan, hingga ketahanan nasional.
Hal ini karena desa merupakan unsur pemerintahan terkecil yang merekatkan energi di lini administrasi terkecil.
“Jadi posisi desa ini sangat penting, karena desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan. Sehingga, jika ketahanan desa tidak kuat, maka ketahanan nasional kita juga akan rapuh,” ungkapnya, Kamis (9/11).
Untuk itu, Khofifah menegaskan, dibutuhkan peran kepala desa sebagai aktor penting dalam pengembangan desa.
Utamanya, dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program.
Atas peran kepala desa yang luar biasa, saat ini Jatim menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI No. 174 tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 2.800 desa, 3.674 desa maju dan 1.247 desa berstatus berkembang.
Jawa Timur menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain.
Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia sebanyak 2.800 desa mandiri ada di Jatim atau 24,44 persen.
Jumlah desa mandiri ini juga naik signifikan dibanding 2022.
Saat itu tercatat ada 1.490 desa mandiri, dan tahun ini bertambah 1.310 desa menjadi 2.800 desa atau naik 88 persen.
“Alhamdulillah, Jatim berhasil mempertahankan capaian Desa Mandiri Tertinggi Nasional,” katanya.
Khofifah menambahkan, pada tahun 2019, di Jatim ada 344 desa tertinggal.
Ketika melihat data tersebut, pihaknya mengundang dari berbagai latar belakang narasumber untuk memberikan berbagai rekomendasi.
“Berkat rekomendasi tersebut, dalam waktu satu tahun tepatnya tahun 2020 desa tertinggal di Jatim menyisakan 3, kemudian tahun 2021 tidak ada desa tertinggal di Jawa Timur,” terangnya.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, di Indonesia per September lalu ada 613 desa yang masuk kategori desa devisa.
Dari 613 desa itu, sebanyak 149 desa di Jawa Timur sudah masuk kategori desa devisa atau 24 persen dari total nasional.
Artinya, di antara semua provinsi, desa devisa tertinggi ada di Jawa Timur.
Menurutnya, keberadaan desa devisi menjadi peluang besar bagi masyarakat desa untuk untuk mengembangkan potensi komoditas ekspor sehingga bisa mengundang investor.
Investor ini tidak hanya investor asing tetapi juga investor dalam negeri berupa pabrik besar, tapi juga investor dalam negeri yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
Di samping itu, juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa sekitar.
“Para kepala desa bisa memanfaatkan peluang desa devisa yang potensinya sangat besar. Artinya, berani melakukan ekspor melalui potensi yang ada di desa. Contohnya seperti rumput laut dari Sidoarjo, tenun dari Gresik dan Lamongan dan alat musik gendang jimbe dari Blitar,” terangnya.
Selain itu, Khofifah menyampaikan, upaya Pemprov Jatim untuk mendorong terwujudnya desa mandiri juga diikuti dengan penguatan perekonomian desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Di Jatim sendiri, sudah terbentuk 6.490 BUM Desa yang mana 1.400 BUM Desa merupakan kategori maju.
Penguatan perekonomian desa juga dilakukan melalui program Desa Wisata Cerdas Mandiri dan Sejahtera (Dewi Cemara).
Dengan mengembangkan 596 desa wisata yang di antaranya ada 8 desa wisata peraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.
Terbaru, Gubernur Khofifah menambahkan, unit usaha BumDesa sangat penting untuk diperhatikan.
Tidak sekadar pengelolaan wisata, melainkan pengelolaan air minum dan pengelolaan sampah memiliki dampak yang positif serta unit usaha lainnya yang menjadi potensi efektif desa. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa