SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana merelokasi Kampung Bundaran Dolog.
Rencana kebijakan itu bergulir pada awal 2024.
Rencana anggaran untuk ganti rugi sudah masuk ke dalam RAPBD 2024.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati mengatakan, relokasi itu untuk proyek strategis daerah.
Yaitu pembangunan underpassBunderan Dolog itu.
Tujuan utamanya untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi. "Paling cepat awal 2024 sudah dimulai relokasi," ujarnya kepada Radar Surabaya, Rabu (8/11).
Kampung itu terdiri dari 22 rumah dan 35 KK (Kepala Keluarga).
DPRD sudah memasukkan anggaran relokasi tahun depan.
Anggaran yang bakal disiapkan sebesar Rp 81 miliar. "Sudah masuk dalam RAPBD 2024," ungkapnya.
Dia tampak optimistis anggaran itu disetujui. Sehingga bakal mempercepat proses pembangunan.
Sebab, Pemkot Surabaya diminta menyiapkan lahan sebelum pemerintah pusat menggelontorkan dana untuk pembangunan strategis itu.
"Pemkot dan pemerintah pusat selain akan membangun fly over juga menyiapkan underpass sebagai opsi memecah macet di sana. Saat ini tengah finalisasi untuk dua opsi ini," paparnya.
Katanya, wacana pembebasan lahan itu sudah lama.
Dia bersama wakil ketua Komisi C DPRD Surabaya mendorong relokasi kampung itu terealisasi pada 2024.
Sebab, itu sudah menjadi tekad bersama anggota dewan yang lain sejak lama, tapi belum dianggarkan.
"Rencananya APBD 2024 disahkan 10 November nanti," ungkapnya.
Aning mengatakan, Detail Engineering Design (DED) proyek terkait sudah siap.
Sedangkan, pemerintah pusat sudah melakukan studi kelayakan.
Dia mendorong agar percepatan pembangunan proyek mengatasi kemacetan itu segera terealisasi.
"Namun jangan sampai warga dirugikan atas proyek ini," paparnya.
Menurutnya, setiap opsi memiliki plus-minus. Aning mengatakan, fly over lebih ideal. Sebab tingkat efisiensinya tinggi.
"Lebih reliablefly over ketimbang underpass. Selain itu juga lebih efisien. Kalau underpass menyangkut jaringan utilitas dan drynase ukuran besar ada di Bundaran Dolog. Tapi underpass lebih cantik sehingga Teman Pelangi terjaga," urai Aning.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Dwija Djajawardana mengakui, pembangunan proyek itu krusial.
Sehingga mendesak untuk segera dilakukan pembangunannya.
Proses awalnya dengan relokasi kampung Bundaran Dolog itu.
"Harus direlokasi dulu karena fly over atau underpass akan melintasi perkampungan warga ini," katanya.
Rencana relokasi terhadap kampung tersebut sebenarnya sudah lama direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.
Saat itu, pemkot ada kebijakan perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sebab, kampung itu menempel di Taman Pelangi.
"Tapi sampai sekarang belum ada relokasi. Sebenarnya, masyarakat sudah minta relokasi. Karena merasa tidak nyaman untuk tempat tinggal," ungkapnya.
Skema relokasi itu adalah pemberian ganti rugi. Tanah dan rumah mereka akan dibeli.
Saat ini, pemkot menyiapkan anggaran APBD 2024 untuk biaya relokasi warga.
Rencananya pada 2024 sudah ada keputusan nilai anggaran untuk relokasi.
"Nanti setelah mendapat ganti rugi, mereka bisa mencari tempat tinggal lain," beber Dwija, sapaan akrabnya.
Ketua RT 01/RW 03 Jemur Gayungan, Anom Janardana mengaku tidak kaget dengan rencana relokasi itu.
Editor : Nofilawati Anisa