SURABAYA - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono sepakat jika Bus Trans Jatim dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dengan potensi yang cukup besar Bus Trans Jatim mampu memberikan dividen kepada Pemprov Jatim.
"Trans Jatim harus seperti Jaklingko di Jakarta. Dimana, BUMD ini bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Sisi lain, tidak terlalu banyak menyedot APBD Jatim nantinya," ujar Nyono kepada Radar Surabaya, Senin (6/11).
"Saya tunggu sekali rencana ini (dikelola BUMD). Karena ini merupakan langkah untuk menekan angka kecelakaan," terangnya.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardhika menyayangkan pengelolaan anggaran Bus Trans Jatim masih dari satu pos yang sama.
"Artinya, bisa jadi kita memberikan target lebih atau pembukaan koridor baru pada Bus Trans Jatim ini akan menyedot anggaran di pos yang lainnya," ungkapnya.
Berangkat dari persoalan itu, politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar sebaiknya Trans Jatim dikelola oleh BUMD. Jadi suatu badan terpisah yang memang tugasnya untuk mengelola teknisnya.
"Mengenai rute, koridor dan lainnya silahkan itu dikelola oleh Dishub Jatim. Tapi teknisnya mulai gaji sopir, peremajaan bus dan lainnya itu oleh BUMD," jelasnya.
Hal itu, lanjut Yudha bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprov Jatim. Disamping itu, dengan adanya Undang-undang 1 Tahun 2022 dengan penurunan hingga Rp 3 triliun, maka harus melakukan berbagai cara yang sifatnya jangka panjang. (mus/opi)
Editor : Nofilawati Anisa