SURABAYA - Pasca pandemi Covid-19 tak sedikit warga luar kota melakukan urbanisasi ke Surabaya. Selain mencari penghidupan yang layak, warga pendatang juga ingin menjadi warga ber-KTP Surabaya. Alasannya di Surabaya pemkot menggratiskan sekolah hingga kesehatan kepada warga miskin (gamis).
Menurut anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni, penanganan urbanisasi di Surabaya tidak bisa dibebankan semua kepada pemkot. Tetapi juga harus ada peran Pemprov Jatim, untuk mendorong pembangunan kabupaten/kota sebagai penyangga melalui dana APBD.
"Selama ini saya melihat keinginan warga di luar daerah untuk mengadu nasib atau menjadi penduduk Surabaya sangat tinggi. Itu sama halnya dengan masyarakat Indonesia yang juga ingin mengadu peruntungan di Ibukota Jakarta," kata Fathoni.
Ia meyakini bila Pemprov Jatim membangun kota/kabupaten penyangga terdekat. Arus gerak urbanisasi tidak lagi terdesentralisasi di Surabaya.
Dengan kekuatan APBD yang besar, warga Surabaya mendapatkan bantuan sosial dan fasilitas banyak. Meski demikian, ia mengingatkan maraknya urbanisasi bikin peluang cari pekerjaan susah. "Ini soal kesempatan kerja juga," ujarnya.
Oleh karena itu perlu membangun pusat-pusat ekonomi baru di kabupaten/kota di Jawa Timur. Sehingga bisa mengurangi urbanisasi utamanya pindah kependudukan menjadi warga Surabaya. "Harusnya Pemprov Jatim harus ikut andil," terangnya.
Oleh karena itu perlu komunikasi antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan kabupaten/kota penyangga. Sehingga bisa menyampaikan kepada Bupati Gresik, Sidoarjo, Lamongan dan Tuban untuk berbagai beban. "Kemudian berkoordinasi, agar industrialisasi investasi dibuka sebanyak-banyaknya tidak hanya di Surabaya," jelasnya.
Ia berharap, ketua RT dan RW melakukan pemantauan dan pendataan secara seksama, bagi warga pendatang maupun yang tak lagi menjadi warga Surabaya. Sebab, ujung tombak pelayanan warga dan arus pindah-datang bersentuhan langsung dengan RT dan RW. \
Sehingga data kependudukan pemerintah kota juga bersifat kekinian. "Serta meminimalisir potensi tindak pidana kejahatan," pungkasnya. (rmt/nur)
Editor : Jay Wijayanto