Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, selama setahun pihaknya sudah memberikan surat peringatan untuk meninggalkan rusun. Namun, karena ada penolakan dan keberatan dari penghuni rusun, pihaknya melakukan pemetaan dengan melihat kapasitas atau tingkat kesejahteraan penghuni.
"Kami masih petakan dulu dan melihat kasus per kasus. Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga meminta untuk perbaiki taraf pendapatan mereka dengan program padat karya," kata Irvan, kemarin (13/4).
Pemetaan dan pemantauan itu, menurut Irvan, antara lain dengan melihat aplikasi e-rusun. Data penghuni, pekerjaan, penghasilan dan sebagainya tertera di aplikasi tersebut. “Ketika sudah disentuh dengan padat karya, kalau meningkat pendapatannya, maka bisa segera diminta meninggalkan rusun," ujarnya.
Selain itu, DPRKPP melakukan pengecekan agar penghuni lama tidak mengalihkan ke keluarga atau kerabat terdekatnya. "Tiap bulan kami mengeluarkan penghuni rusun," ungkap Irvan.
Saat ini ada 25 ribu penghuni rusun dengan 5.000 unit dan 207 blok di Surabaya. "Kami baru melakukan verifikasi sekitar 50 persen penghuni," jelasnya.
Pengosongan penghuni rusun yang sudah tidak miskin itu bertujuan untuk mengurangi antrean penghuni. Saat ini antrean mencapai 12 ribu orang. “Jadi, minat warga untuk menempati rusun sangat tinggi,” katanya.
Tarif sewa rusunawa Pemkot Surabaya memang sangat terjangkau. Paling rendah Rp 10 ribu dan yang tertinggi Rp 164 ribu per bulan. (rmt/rek) Editor : Administrator