“Capaian-capaian yang diraih, menunjukkan RB kita belum terfokus pada hasil, yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Tapi RB kita berfokus pada proses. Oleh karena itu perlu penajaman roadmap RB,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Erwan Agus Purwanto dalam Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Selasa (11/4).
Erwan mengatakan satu dari lima agenda prioritas Presiden Joko Widodo adalah reformasi birokrasi. Harapannya tahun 2025 bisa terwujud pelaksanaa birokrasi seperti yang diinginkan “Yakni birokrasi yang berdaya saing dan berkelas dunia, yang diharapkan mampu mendorong pembangunan yang menyejahterakan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut Erwan menjelaskan ada tiga tujuan sosialisasi RB Tematik dan Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Yang pertama adalah menginformasikan kebijakan RB Tematik dan Perubahan Road Map kepada mitra strategis.
Kedua, mendorong implementasi reformasi birokrasi terutama pemerintah daerah agar berorientasi kepada hasil. “Ketiga, mengikat komitmen kepala daerah dalam mengimplementasikan RB berorientasi hasil,” katanya.
Sementara itu MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan RB sebelumnya masih lebih banyak pada administrasi tapi tidak berdampak kepada masyarakat. Menurutnya ada daerah yang RBnya bagus tapi kemiskinan tinggi, ini artinya administrasinya bagus tapi hasilnya tidak berdampak.
“Ada tiga penerapan RB tematik menerjemahkan arahan Presiden. Pertama, RB penanggulangan kemiskinan, RB peningkatan investasi dan RB percepatan prioritas aktual Presiden,” terangnya.
Anas mengatakan dulu RB pada Permenpan 26/2020 fokusnya pada hulu yakni tata kelolanya cenderung adminisratif yang banyak dikerjakan oleh konsultan. Kemudian mulai 2023 fokus pada aspek hilir dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik.
“Paparan dari Pak Sekdaprov Jatim sangat baik yang bisa dicontoh oleh daerah yang lain. Tidak seluruh provinsi bisa kita datangi seperti ini. Kenapa kita pilih Jawa Timur sebagai pilot project, karena kabupaten/kota di Jatim memiliki rata-rata RB yang cukup baik dibandingkan provinsi lain,” katanya.
Masih di tempat yang sama, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono mengatakan Jatim siap menjadi pilot project RB tematik pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah melaksanakan program pemberdayaan usaha perempuan.
“Capaian kinerja tematik Pemprov Jatim sesuai arahan Presiden. Yang pertama berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pemprov Jatim mampun menurunkan angka kemiskinan 336,22 ribu jiwa mulai Maret 2021 hingga September 2022. Disparitas kemiskinan antara desa dan kota juga mengalami penyempitan,” terangnya.
Adhy menambahkan realisasi investasi Jatim mulai 2018-2022 menunjukkan tren positif. Menurutnya peningkatan signifikan tahun 2022, yang meningkat 38,8 persen dibanding tahun 2021. “Kemudian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat 66,7 persen dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 24,5 persen,” jelasnya. (mus/rak) Editor : Administrator