Wali Kota Eri bangga dengan dedikasi guru yang telah mendidik siswa di Surabaya. Para guru mampu menjadi teladan serta pengganti orang tua saat berada di lingkungan sekolah. "Kadang anak menjengkelkan, menyakitkan, atau sering menggoda. Tapi jangan mendidik dengan kekerasan. Sebab, mental yang baik dari seorang murid adalah ketika dididik oleh guru dengan kelembutan, keteguhan, dan prinsip hidup,” kata Cak Eri.
Cak Eri juga menyatakan akan mencari solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer atau kontrak. Salah satunya dengan program seleksi guru aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN-PPPK). “Guru sangat dibutuhkan untuk mendidik calon-calon pemimpin masa depan. Sayangnya, saat ini terjadi kekurangan guru di Kota Surabaya,” katanya.
Pemkot Surabaya telah membuka kesempatan bagi guru PPPK sebanyak 1.513 formasi. Tahun lalu Cak Eri sudah mengangkat 883 guru PPPK.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengaku menemukan guru SD swasta di Petemon yang gajinya hanya Rp 700 ribu per bulan. Bahkan, ada juga guru yang bergaji Rp 500 ribu per bulan. Jauh sekali dari upah minimum Kota Surabaya yang mencapai Rp 4,3 juta sebulan.
Reni mengaku selalu memikirkan solusi agar APBD Surabaya 2023 yang mencapai Rp 11,2 triliun bisa dialokasikan untuk memperbaiki nasib guru non-PNS. "Upah guru masih banyak yang di bawah UMK. Ini perlu dipikirkan solusinya,” kata Reni.
Guru bukan PNS dari SD/SMP negeri maupun swasta se-Kota Surabaya mencapai 13.529 orang. Reni berharap tahun 2023 anggaran untuk kesejahteraan guru bisa dimasukkan dalam PAK APBD. "Pertengahan 2023 bisa direalisasikan. Perangkat perwali dan kebijakan anggaran bisa mulai dipersiapkan," terangnya. (rmt/rek) Editor : Lambertus Hurek