Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, pihaknya telah mengusulkan 3.500 unit rumah untuk dilakukan perbaikan di tahun depan. Jika tahun sebelumnya ada 800-an yang dilakukan perbaikan. "Tahun depan kita sudah usulkan untuk anggaran 1 unit rumah mencapai Rp 35 juta. Anggaran itu naik dari sebelumnya mencapai Rp 30 juta," kata Baktiono, Minggu (6/11).
Naiknya anggaran bedah rumah, menurut Baktiono, disesuaikan dengan harga material yang saat ini juga turut naik. Meski demikian nantinya pengerjaan unit-unit rumah tidak layak itu melalui kelompok masyarakat di setiap kelurahan, kecamatan maupun RW. Bahkan di tahun 2023 pemkot akan membentuk koperasi untuk MBR sehingga mereka bisa mengikuti proyek pembangunan infrastruktur.
"Pengerjaaan nantinya lewat kelompok masyarakat, maka di setiap kelurahan atau RW atau kecamatan harus mempunyai kelompok masyarakat. Karena itu yang akan membangun. Sehingga anggaran tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat," terangnya.
Selama ini masih banyak warga yang kesulitan ketika mengajukan program dandan rumah itu. Karena persyaratan status tanah yang harus jelas membuat usulan warga pun tertunda. Oleh karena itu, Baktiono mengaku, di tahun depan terkait persyaratan salah satunya status tanah bisa dipermudah. Agar bisa mencapai target 3.500 unit rumah yang diperbaiki pemkot.
"Status tanah, sertifikat petok D hingga leter C atau aset milik pemkot pun bisa diberikan keterangan bahwa tanah yang dihuni tidak bermasalah lewat keterangan RT/RW sampai kelurahan. Jadi harus diberikan kemudahan agar bisa mencapai target 3.500 unit," tegas Baktiono.
Dari awal program tersebut dikerjakan oleh Dinas Sosial (Dinsos), namun di tahun 2022 sudah diambil alih oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP). Data empat tahun terakhir mencatat, program ini telah menyasar ribuan orang.
Tahun 2018 realisasi program ini sebanyak 1.009 unit rumah, kemudian tahun 2019 sebanyak 1.090 unit rumah, tahun 2020 sebanyak 463 unit rumah, tahun 2021 sebanyak 842 unit rumah dan tahun 2022 sebanyak 800 unit rumah.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPP Surabaya Lasidi mengatakan, satu unit rumah bisa rampung dalam waktu 20 hari. Untuk bisa masuk dalam perbaikan rutilahu ia menjelaskan, ada beberapa prosedur. Yakni penduduk Kota Surabaya yang masuk dalam data MBR dan belum mendapat bantuan Rutilahu, kecuali untuk korban bencana. Kemudian, Rutilahu yang dapat diperbaiki adalah bangunan rumah dan lahan yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat.
Sedangkan, untuk penerima manfaat manfaat Rutilahu harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) penduduk Kota Surabaya, memiliki surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh kelurahan setempat. Kemudian kondisi rumah tidak layak huni/korban kebakaran dan/atau bencana.
“Mendapat rekomendasi dari Ketua RT/RW, yang diketahui lurah setempat, serta rumah berdiri yang berdiri di atas tanah yang memiliki dasar penguasaan yang sah,” kata Lasidi. (rmt/nur)
Editor : Administrator