Kabid Perikanan DKPP Surabaya Ipong Wisnoe Wardhono mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan besaran anggaran BLT untuk nelayan Kota Pahlawan. “Usulan anggarannya kita samakan dengan provinsi," kata Ipong, Jumat (4/11). "Provinsi dan kota juga memberikan BLT untuk nelayan," tambahnya.
Saat ini pihak DKPP masih menyusun dasar hukum untuk petunjuk teknis untuk diterapkan pada Perwali Surabaya. Aturan pemberian BLT bagi nelayan tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 108 Tahun 2022. Pemkot Surabaya sudah melakukan perubahan APBD 2022 untuk mengakomodasi warga yang terdampak kenaikan BBM.
Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran Rp 9,2 miliar. Anggaran Rp 300 juta akan diberikan kepada nelayan. Sedangkan tukang ojek online (ojol) telah dianggarkan Rp 8,9 miliar.
Jumlah nelayan di Surabaya saat ini mencapai 1.800 orang. Sembari menunggu BLT turun, DKPP melakukan diversifikasi nelayan. Artinya, ketika nelayan tidak bisa melaut karena cuaca buruk, ada alternatif budidaya ikan.
"Jadi, bisa menggunakan kolam terpal. Dan, kami bantu untuk ikan budidaya," ungkap Ipong.
Menurut dia, DKPP telah menganggarkan delapan unit perahu untuk nelayan. “Tidak banyak karena anggaran terbatas. Hanya perahu delapan unit. Masih proses pengadaan," pungkasnya. (rmt/rek) Editor : Lambertus Hurek