Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, kenaikan honor KSH itu bisa menjadi motivasi utuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Honor saat ini Rp 400 ribu. “Tahun depan akan ditambah Rp 100 ribu, sehingga total Rp 500 ribu," kata Khusnul, Selasa (25/10).
Meski begitu, ia berharap pelayanan kepada masyarakat tidak hanya dibebankan kepada para kader itu. Tapi harus didukung semua sektor dan lintas instansi di Surabaya. “Sangat perlu partisipasi publik, camat, lurah, RW/RT juga terlibat di dalamnya," tutur Khusnul.
Sebanyak 27 ribu KSH itu terdiri dari kader bumantik, kader balita, kader masyarakat, dan keluarga siaga kebakaran (madagaskar), kader paliatif, kader TBC, kader KIM, dan kader kelsi. Setiap KSH ketika bertugas di lapangan akan dibekali dengan seragam agar mudah dikenali masyarakat. Seperti kader jumantik atau posyandu punya identitas resmi.
"Seragam ini sebagai identitas. KSH yang memakai seragam akan membantu warga mengenali mereka. Kadang ada warga yang takut atau khawatir kalau KSH yang datang ke rumahnya itu melakukan penipuan. Dengan memakai seragam, KSH lebih nyaman saat bertugas," terangnya.
Sebelumnya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono atas insentif yang diberikan kepada KSH paling tinggi dari daerah lain di Indonesia. Bahkan, di kota-kota lain tidak ada insentif seperti di Surabaya.
“Pelayanan para KSH bisa menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi seluruh warga Kota Surabaya,” katanya. (rmt/rek) Editor : Lambertus Hurek