Catatan tersebut tertuang dalam PA Fraksi yang disampaikan dalam sidang Paripurna, Jumat (1/7). Pihaknya menilai, penyusunan program anggaran, disamping harus terikat pada belanja wajib yang mengikat, Pemerintah Provinsi hendaknya sensitif untuk mengurangi jenis belanja yang tidak efisien. Seperti belanja barang, pemeliharaan, gedung, mobil. "Terlebih pada masa recovery ekonomi saat sekarang ini," sebut politisi yang akrab disapa Gus Mamak ini.
Gus Mamak menambahkan pihaknya juga menyoroti alokasi belanja pada BPKAD dalam APBD 2021 cukup besar yakni Rp 9,35 triliun lebih, merupakan hasil kebijakan refocussing.
Dari jumlah tersebut telah terserap 92 persen atau tersisa Rp 746,77 miliar. Perangkaan yang demikian besar tersebut realisasinya memerlukan pertanggungjawaban administratif dan tehnis. "Jangan sampai hanya memperbesar ruang SILPA sehingga menjadi tidak efektif ketika banyak dibutuhkan mendanai program prioritas," tegasnya.
Begitu juga dukungan anggaran untuk Biro Umum Setda terlihat cukup besar. Pada awal APBD 2021 murni sebesar Rp 266,2 miliar dan di P-APBD ditambah menjadi Rp302,9 miliar. Tetapi hanya diserap 92 persen sebagian besar untuk belanja modal. "Sesuatu capaian yang dirasa kurang sehat, perlu perhatian pada aspek perencanaan," jelasnya.
Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, secara khusus Fraksi Partai Golkar memperhatikan tentang kapasitas dana Silpa Tahun Anggaran 2021 yang besarnya Rp4,079 miliar lebih. Silpa bisa terjadi karena hal-hal yang dinilai positif dan didukung aturan,-efisiensi ataupun kehati-hatian dalam merealisasi program. Hal yang pasti adalah digunakan untuk mendanai belanja wajib di awal Tahun Anggaran 2022.
Meskipun dinyatakan sudah terpakai Rp1,83 triliun lebih. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penjabaran APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah.
"Oleh karena itu akan lebih bijak apabila penggunaan Silpa dibahas bersama dengan DPRD dalam forum anggaran untuk menyepakati kepentingan mana yang wajib dibayar, mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda. Sehingga realisasinya menjadi pemahaman dan tanggungjawab semua pihak," jelasnya.
Sejumlah permasalahan tata kelola pemerintahan dan keuangan di Jawa Timur membuat DPRD Jawa Timur angkat bicara. DPRD Jawa Timur tidak ingin pembangunan dan upaya pencapaian pengentasan kemiskinan tidak dapat tercapai sesuai target.
Sementara itu Juru Bicara Fraksi Gerindra Abdul Halim mengatakan, salah satu yang paling mengusik kalangan DPRD Jatim adalah tentang peran Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Jatim yang kurang terukur. "Kami menilai bahwa salah satu poin penting yang sangat krusial dalam pengambilan kebijakan adalah analisa perencanaan yang matang dan komprehensif," jelasnya.
Pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini mengungkapan beberapa kali terjadi realisasi program Pemprov Jatim yang berubah di tengah jalan. Sehingga pihaknya menilai perlu dialokasikan secara cermat dalam pembahasan antara eksekutif dengan DPRD. Tentunya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidak menimbulkan SILPA) karena penyerapan Anggaran yang kurang terukur.
"Untuk itu Gubernur perlu melakukan evaluasi atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur agar dapat melakukan kajian dengan lebih seksama sehingga serapan anggaran dapat lebih optimal dan dapat ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan," tegasnya. (mus/rak) Editor : Administrator