SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengadakan kuliah bagi para perangkat desa. Perkuliahan tersebut merupakan program rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (Kemendes PDTT).
Ada 619 perangkat desa dari Kabupaten Bojonegoro yang menjalani perkuliahan di Unesa. Mereka akan menjalani studi selama dua tahun atau 4 semester. RPL tersebut langsung dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, Rabu (30/3) di Graha Unesa, Lidah Wetan, Surabaya.
Rektor Unesa, Prof Nurhasan mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan kurikulum khusus untuk kuliah bagi perangkat desa ini. Apalagi, program hingga sarjana ini hanya ditempuh dalam waktu dua tahun. Karena pengalaman kerja para perangkat desa ini dikonversikan jadi sejumlah SKS. "Program ini kuliahnya khusus, formula khusus dan pendamping serta dosennya khusus pula. Sehingga mereka bisa kuliah secara khusus agar nanti mahasiswa dan dosen bisa berkomunikasi," kata Nurhasan.
Disampaikan, Unesa siap mendukung penuh program ini dengan mengerahkan sumber daya yang dimiliki melalui berbagai program studi yang diperlukan untuk pengembangan desa dalam mewujudkan cita-cita nasional.
"Ini terbukti dengan seleksi yang kami lakukan tetap mengacu pada standard mutu penerimaan mahasiswa sesuai mekanisme jalur RPL yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi," tuturnya.
Unesa juga melakukan seleksi untuk kuliah perangkat desa ini. Dari 881 pendaftar, setelah dilakukan seleksi pada portofolio dan kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) akhirnya terseleksi lolos sejumlah 619 calon mahasiswa atau 70,26 persen. "Hal ini berarti anda yang diterima merupakan mahasiswa pilihan yang terseleksi. Karena itu manfaatkan peluang ini semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan," jelasnya.
Dalam perkuliahan perangkat desa itu ada lima program studi (prodi) yang diikuti. Yaitu Prodi S1 Administrasi Negara diikuti sebanyak 291 mahasiswa, S1 Manajemen 98 mahasiswa, S1 Sosiologi 75 mahasiswa, S1 Pendidikan Luar Sekolah 29 mahasiswa dan S1 Akuntansi sebanyak 126 mahasiswa.
Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, program kuliah perangkat desa ini bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai pelaksana program.
"Di tahap pertama, sebanyak 1.076 peserta yang berasal dari pegiat desa, kepala desa, perangkat desa. BPD, dan BumDes yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro," kata Halim Iskandar.
Halim mengatakan, pelibatan perguruan tinggi dan Pemkab Bojonegoro ini baru kali pertama dilakukan. Untuk tahap pertama ini, program RPL Desa diperuntukkan bagi program S1. Meski demikian, pihaknya juga tengah menyiapkan RPL Desa untuk jenjang S2 dan S3.
"Untuk S2 dan S3 kita masih menggalang dukungan dari berbagai pihak, di antaranya BUMN. Sedangkan untuk S3 akan difokuskan bagi kepala desa yang berprestasi," ujarnya.
Halim menjelaskan program RPL Desa ini untuk memberikan afirmasi bagi para pemberdaya desa yang sudah mengabdikan diri untuk kemajuan desa. "Jadi apapun (tugas perangkat desa) yang sudah dilakukan dikonversikan menjadi SKS," terangnya.
Pada prinsipnya, lanjut Halim program RPL Desa ini yang utama terkait legalitas perguruan tinggi dan legalitas mahasiswa. Untuk legalitas mahasiswa, melalui berbagai tahapan pembobotan yang meliputi sistem tes bahkan wawancara. "Perkuliahan dilakukan dengan daring dan luring. Ini kombinasi yang signifikan. Kita melakukan pengawalan penjaminan mutu. Kita terus memantau bersama-sama agar perkuliahan berjalan sesui yang direncanakan," urainya.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah menyebut sebanyak 1.076 peserta yang berasal dari perangkat desa, kepala desa, BPD, BumDes dan pegiat desa ini mengikuti kuliah umum di Unesa dan UNY.
Kerja sama ini, disampaikan Anna, sekaligus untuk mendukung dan mendorong SDM pedesaan pasca lahirnya Undang-Undang Desa yang bertumpu pada kebijakan anggaran berbasis desa. "Maka pengelolan anggaran akan bertemu dengan SDM yang memadai, harapannya begitu," pungkasnya. (rmt/jay)
Editor : Administrator