RADAR SURABAYA – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah terus diperkuat melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis dilakukan dengan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni BPR Delta Artha Perseroda, sebagai penggerak pembiayaan UMKM sekaligus penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur Utama BPR Delta Artha Perseroda, Sofia Nurkrisnajati Atmaja, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui penguatan program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Program ini menjadi andalan dalam membantu pelaku usaha kecil mengembangkan usahanya dengan skema pinjaman yang mudah dan terjangkau.
Baca Juga: Layanan Kesehatan Warga Terjamin, Sidoarjo Raih UHC Award 2026 Kategori Madya
“Pada tahun 2026, kami akan memperbanyak alokasi subsidi bunga Kurda agar semakin banyak pelaku usaha dan UMKM di Sidoarjo yang bisa mengakses pembiayaan dengan ringan,” ujar Sofia, Rabu (28/1).
Melalui program Kurda, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman dengan plafon hingga Rp10 juta tanpa jaminan. Cukup dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU), pelaku usaha sudah dapat memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya.
Baca Juga: Cegah Kecelakaan, Polsek Taman Beri Tanda Jalan Berlubang di Desa Tawangsari Sidoarjo
Sementara untuk pinjaman di atas Rp10 juta, BPR Delta Artha tetap membuka akses pembiayaan dengan jaminan sesuai ketentuan, seperti BPKB kendaraan atau sertifikat.
“Kurda kami rancang agar benar-benar menyentuh pelaku usaha kecil. Harapannya, UMKM bisa naik kelas, memperluas usahanya, dan ikut menggerakkan perekonomian daerah,” jelasnya.
Selain memperkuat pembiayaan UMKM, BPR Delta Artha juga mendapat mandat dari Pemkab Sidoarjo untuk mengelola payroll gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan P3K paruh waktu. Kepercayaan ini dinilai turut memperkuat kinerja BUMD, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
“Pengelolaan payroll ini merupakan amanah penting. Optimalisasinya diharapkan memberi dampak positif terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo, yang pada akhirnya kembali mendukung pembangunan daerah, termasuk sektor UMKM,” tandas Sofia.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan payroll tersebut dilakukan secara simbolis bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (dik/vga)
Editor : Vega Dwi Arista