SIDOARJO-Anggota DPRD Sidoarjo meminta agar kepala sekolah (kepsek) tak bermain terkait dengan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Termasuk menyangkut dengan kesejahteraannya. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Zahlul Yussar.
Politisi Demokrat itu menilai, selama ini sejumlah kepsek di Sidoarjo lebih banyak mengangkat GTT-PTT dari kalangan keluarga sendiri. Akibatnya, sejumlah calon GTT-PTT yang lain terbengkalai. Menurut Zahlul, hal itu terjadi lantaran kebijakan pengangkatan GTT-PTT tersebut merupakan kebijakan kepsek.
“Paling tidak nanti harus ada kebijakan dari provinsi,” katanya kepada Radar Sidoarjo.
Politisi yang juga atlet berkuda itu menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur. Koordinasi itu menyangkut wacana pemerintah yang hendak menghapus GTT-PTT. Menurut dia, jumlah GTT-PTT di Sidoarjo sendiri jumlahnya dilihat cukup banyak.
Zahlul menjelaskan, sejumlah anggota dewan cukup khawatir terhadap wacana itu. Sebab jika hal itu benar-benar diterapkan, maka dinilai dapat menganggu proses belajar mengajar. Sebab selama ini sejumlah sekolah banyak terbantu dengan kehadiran GTT-PTT. “Kalau memang benar terus siapa yang mengajar nanti,” ujarnya.
Sayangnya kata Zahlul, Dindik Jatim justru mengaku tak mendengar wacana yang disampaikan oleh Kemenpan RB itu. Hanya saja, Dindik Jatim menilai, nantinya bukan penghapusan GTT-PTT, namun pemberhentian sementara pengangkatan GTT-PTT. Sehingga ketika nanti diperlukan, maka akan dibuka lagi.
Di sisi lain, Kementerian Pendidikan kemungkinan bakal menaikkan gaji GTT-PTT, dari Rp 700 ribu menjadi Rp 900 ribu. Kebaikan gaji itu direncanakan bakal diambil dari alokasi dana BOS. “Kita bersyukur nanti bisa menjelaskan kabar baik ini,” ujarnya. (far/nis)
Editor : Administrator