SIDOARJO - Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) 2019 sudah digedok. Eksekuti dan legislatif telah melakukan penandatangan bersama dalam pengambilan keputusan tersebut. Artinya, hasil pembahasan Banggar dan TPAD itu telah disepakati.
Juru bicara Banggar DPRD Sidoarjo Bambang Pujianto menuturkan, setidaknya ada sekitar lima program prioritas yang harus segera dilakukan secara maksimal oleh pemerintah. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan tata kelola pemerintah daerah yang baik.
Kedua, meningkatkan inovasi, kemandirian serta daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah. Ketiga, meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Keempat, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. “Terutama dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, demokratis hingga berbudaya dan agamis,” katanya.
Kelima, optimalisasi pembangunan sistem infrastruktur daerah yang terpadu dalam berkelanjutan. Tujuannya, untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Bambang mengatakan, perubahan APBD tahun anggaran 2019 itu disebabkan karena adanya perubahan asumsi dari perkembangan kondisi riil hingga Juni 2019 lalu.
Berdasarkan perkembangan yang terjadi, setidaknya ada perubahan asumsi pada sisi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dari asumsi sebelumnya. Selain itu, terdapat keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar jenis belanja. Bahkan terdapat keadaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan. “Sementara substasi dokumen PPAS perubahan APBD 2019 itu ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi anggaran daerah,” terangnya.
Namun begitu, hal itu dapat tercapai, kata Bambang apabila seluruh komponen pendapatan dan belanja daerah diukur dengan sebuah proyeksi pemerintah secara menyeluruh. (far/nis)
Editor : Administrator