SDM Pemdes di Sidoarjo Perlu Dibenahi

Lambertus Hurek • Dipublikasikan Senin, 16 Juli 2018 | 23:25 WIB
SDM Pemdes di Sidoarjo Perlu Dibenahi
SDM Pemdes di Sidoarjo Perlu Dibenahi


Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pada pemerintahan desa diperlukan. Meski kemandirian desa sudah mulai tumbuh, peran pemkab masih tetap dibutuhkan. Desa membutuhkan program-program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 


Koordinator Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Ulul Azmi mengatakan, pengelolaan pemerintah desa masih belum optimal. Terutama kecakapan perangkat dan warga desa. Untuk itu, menurutnya SDM harus segera dibenahi.


Pemkab perlu turun unruk memberikan pelatihan. Tujuannya meningkatkan kapasitas perangkat desa. “Sudah ada beberapa pelatihan, tapi masih kurang,” katanya, Minggu (16/7). 


Contohnya, dalam mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dari 322 desa di Sidoarjo, baru 80 desa yang memiliki BUMDes. Kondisi itu, menurut Ulul akibat desa belum memahami fungsinya.


Ulul menjelaskan, BUMDes tidak hanya berguna sebagai lembaga pembiayaan. Namun juga mendorong terwujudnya kemandirian warga. Misalnya sebagai tempat memasarkan hasil kerajinan UMKM. “Tidak hanya lembaga simpan pinjam,” jelasnya. 


Selain itu, pemkab juga berperan dalam meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintah desa. Yakni perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga keduanya memahami tugas dan fungsinya masing-masing. 


Begitu juga di bidang pembangunan. Selain memberikan dana desa, penyadaran bahwa warga bisa ikut serta membangun desa juga diperlukan. Sebab dana desa terbatas, sehingga harus ada partisipasi dari warga. 


Sayangnya, pemkab belum optimal membantu desa. Alhasil, di Sidoarjo masih banyak desa tertinggal. Bahkan, ada desa yang masuk kategori sangat tertinggal. 


Mantan Ketua Panwaslu Sidoarjo itu menyatakan, bantuan pemkab memang belum optimal. Karena antara satu dinas dengan dinas yang lain program untuk desa belum sinkron. 


Misalnya, Dinas Kesehatan (Dinkes). Menurut dia, peningkatan kesehatan harus menyentuh seluruh wilayah. Saat ini terkesan hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (PMD P3A KB) yang memiliki program untuk desa. (nis/rek)


Editor : Lambertus Hurek