PNS Sidoarjo Boleh Mudik Pakai Mobdin

Lambertus Hurek • Dipublikasikan Sabtu, 2 Juni 2018 | 04:03 WIB
PNS Sidoarjo Boleh Mudik Pakai Mobdin
PNS Sidoarjo Boleh Mudik Pakai Mobdin


Tahun ini pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan banyak keuntungan. Selain besaran tunjangan hari raya (THR) yang bertambah, pegawai juga bisa membawa mobil dinas (mobdin) untuk digunakan keperluan mudik.


Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, pemkab sudah mendapatkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait penggunaan mobil dinas. “Dalam aturan tersebut mobdin boleh dipakai mudik,” katanya, Jumat (1/6). 


Semua pejabat bisa menggunakan mobdin. Mulai dari kepala bagian (kabag) hingga kepala dinas. Mobdin yang digunakan merupakan kendaraan yang sehari-harinya dipakai. 


Menurut pria yang akrab disapa Abah Ipul tersebut, kebijakan itu memberikan kemudahan bagi PNS. Sebab, tidak semua pegawai sudah memiliki kendaraan pribadi.


Di samping itu, aturan tersebut juga menguntungkan pemkab. Sebab, ketika Lebaran tidak perlu menjaga kendaraan yang dititipkan di kantor.


Meski diperbolehkan, Abah Ipul tetap meminta pegawai yang memakai mobdin untuk menjaga kendaraannya dengan baik. Jangan sampai mobdin setelah digunakan rusak bahkan hilang. “Harus bertanggung jawab atas kendaraan yang digunakan,” tegasnya.


Sedangkan untuk keperluan operasional, pemkab tidak memberikan uang bensin. Semua kebutuhan BBM ditanggung oleh pegawai sendiri. 


Sementara itu, pemkab juga melarang PNS menerima parsel dan paket Lebaran. Sebab, sesuai dengan aturan, pejabat pemkab dilarang menerima pemberian. Lantaran termasuk gratifikasi. 


Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sri Witarsih menuturkan, larangan menerima gratifikasi sudah disampaikan. "Kami sudah menyebar surat edaran," paparnya. 


Menurut dia, parsel berdampak pada kebijakan yang diambil pejabat. Dia khawatir, pemberian itu, bisa mempengaruhi. Bagi PNS yang sudah terlanjur menerima parsel, dia meminta segera mengembalikan ke pengirim. "Atau diberikan ke Inspektorat," jelasnya. (nis/rek)


Editor : Lambertus Hurek