Pemkab Sidoarjo memutuskan tetap akan menggunakan parkir berlangganan. Namun Komisi B DPRD Sidoarjo meminta sistem parkir ini kembali dikaji. Alasannya, retribusi parkir ini sebetulnya tidak sebesar pendapatan yang digaungkan.
Ketua Komisi B Bambang Pujianto mengatakan dengan penarikan retribusi parkir berlangganan untuk roda 2 Rp 25 ribu dan roda 4 Rp 50 ribu, pendapatan retribusi parkir berlangganan di Sidoarjo mencapai Rp 29 miliar. Tetapi, selain untuk menutup biaya operasional, hasil retribusi itu harus disetorkan ke beberapa pihak. Hasilnya, setelah dipotong pengeluaran, retribusi yang disetorkan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggal Rp 15 miliar.
“Kalau dikalkulasi betul, kontribusi dari retribusi parkir itu tidak seberapa,” ungkap Bambang Pujianto.
Untuk itu ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) sebagai pelaksana parkir berlangganan untuk mengkaji kembali sistem pengelolaannya. “Selain itu, yang harus dipertegas adalah titik-titik parkir berlangganan. Untuk Sidoarjo ini ada sekitar 278 titik, nanti akan kita evaluasi dan lakukan sidak,” lanjutnya.
Sementara itu Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengatakan parkir berlangganan ini secara konsep sangat bagus. Tetapi ia mengutarakan memang dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang merasa program parkir ini tidak berjalan maksimal.
Menurutnya parkir berlangganan ini tidak akan sia-sia jika diimbangi dengan pelayanan yang baik. Ia mencontohkan parkir berlangganan ini hanya berfungsi di kawasan Jalan Gajah Mada dan Pahlawan. Padahal banyak titik parkir lain di Sidoarjo yang semestinya bisa terlayani dengan parkir berlangganan itu.
“Bagaimana seperti di puskesmas dan kecamatan di Sidoarjo yang seharusnya juga wajib gratis parkir berlangganan?” ujarnya. (mus/jee)
Editor : Lambertus Hurek