Tutup Celah Penyelewengan dengan e- Planning dan e-Budgeting

Lambertus Hurek • Dipublikasikan Jumat, 9 Maret 2018 | 03:51 WIB
Tutup Celah Penyelewengan dengan e- Planning dan e-Budgeting
Tutup Celah Penyelewengan dengan e- Planning dan e-Budgeting

Komitmen Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk menjauhi praktik yang berkaitan dengan suap, gratifikasi, apalagi korupsi, semakin dikonkretkan di Pemkab Sidoarjo.


Ini ditunjukkan dengan diterapkannya layanan perizinan satu pintu secara online dan prosesnya bisa dipantau langsung. 


Layanan perizinan terpadu satu pintu ini bahkan sudah ditetapkan menjadi role model atau percontohan bagi kabupaten/kota seluruh Indonesia oleh KPK RI. “Ini menunjukkan bahwa Sidoarjo memiliki komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi secara terintegrasi,” kata Saiful Ilah.


Selain sistem perizinan terpadu satu pintu, bupati yang akrab disapa Abah Ipul menjelaskan bahwa Pemkab Sidoarjo juga juga sudah menerapkan sistem e- Planning dalam membuat perencanaan dan e-Budgeting dalam penganggaran. Hal ini untuk menutup setiap celah penyelewengan yang berkaitan dengan korupsi, suap dan mark up. 


Dengan menerapkan sistem perizinan online satu pintu, e-Planning dan e-Budgeting, proses lelang barang dan jasa dilakukan secara online melalui Unit Layanan Pengadaan yang berdiri secara mandiri. “Sehingga tidak ada intervensi dari pihak lain," imbuhnya.


Di sisi lain, Abah Ipul bersama seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Timur, Rabu (7/3) menghadiri  pengarahan dan supervisi dari pimpinan KPK RI Laode Muhammad Syarif di gedung negara Grahadi, Surabaya. Laode mengajak seluruh kepala daerah untuk melakukan komitmen bersama memberantas korupsi dan melakukan pencegahan dengan cara menerapkan system perizinan satu pintu. Dengan cara ini bisa menutup celah korupsi.


Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan bahwa terjadinya kasus korupsi karena ada celah sejak dalam pembahasan perencanaan hingga penganggaran. Celah ini bisa ditutup dengan e-planning dan e-budgeting. Menurut Seokarwo di Jawa Timur masih ada daerah yang belum menerapkan kedua sistem ini. (nis/jee) 


Editor : Lambertus Hurek