Wilayah konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun ini patut diwaspadai. Sebab, dari inventarisasi, kemungkinan terjadinya konflik jumlahnya terus bertambah. Sebelumnya ada 10 desa yang dipetakan rawan terjadi konflik. Kini jumlahnya bertambah menjadi 12 desa yang tersebar di 7 kecamatan.
Pemkab Sidoarjo pun menggandeng Polresta Sidoarjo sebagai langkah antisipasi kericuhan saat hari pemilihan. Kepala Seksi Bina Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DPM P3A KB) Sidoarjo M Makhmud mengatakan, pemetaan desa rawan konflik ini dilakukan bersama dengan Polresta Sidoarjo. "Nanti dalam pelaksanaannya akan dijaga ketat oleh personel Polresta," ujarnya.
Makhmud menyebutkan, 12 desa yang masuk dalam daerah rawan konflik adalah Desa Sarirogo dan Kepetingan (Kecamatan Sidoarjo), Desa Sidokepung, Pagerwojo, Sawohan (Buduran), Desa Karangbong (Gedangan) dan Desa Trosobo (Taman). Selain itu Desa Panjunan (Sukodono), Desa Sepande dan Kalipecabean, Durung Beduk (Candi), serta Desa Kupang, Kecamatan Jabon.
Dari hasil pemetaan tersebut, ada beberapa alasan yang membuat desa digolongkan sebagai desa rawan konflik. Pertama, terkait masalah geografis. Beberapa wilayah desa terpencar cukup jauh sehingga pantauan dan pengawasannya cukup sulit.
Kedua, desa rawan konflik bisa juga disebabkan adanya protes dari bakal calon kepala desa yang tidak lolos seleksi. Ketiga, adanya keputusan incumbent yang ditentang warga. Keempat, adanya incumbent atau calon kepala desa yang tersandung proses hukum dan hingga saat ini belum incraht.
Makhmud menyebutkan, 12 deaa tersebut kini dalam pengawasan ketat, terutama saat masa kampanye nanti. “Harus diwaspadai agar jangan sampai terjadi ricuh,” imbuhnya.
Menurut dia, pemetaan desa rawan konflik ini terus dilakukan hingga hari H pemilihan. Dirinya tidak menutup kemungkinan jumlah desarawan konflik bisa bertambah atau bahkan berkurang. (nis/jee)