Parkir berlangganan akhirnya tetap diputuskan menjadi sistem parkir yang akan diadopsi di Sidoarjo. Sistem pengelolaan ini dinilai lebih menguntungkan dibandingkan dua pilihan lainnya, yakni dibentuknya Perusahaan Daerah (PD) dan sistem karcis.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Asrofi mengatakan, kajian parkir berlangganan sudah jadi dan hasilnya parkir berlangganan tetap dilanjutkan. Parkir berlangganan dinilai memiliki nilai plus lebih banyak dibandingkan dua opsi lainnya. “Pemungutan setoran tidak terlalu sulit, tinggal mengatur operasionalnya,” katanya.
Asrofi menjelaskan perbandingan parkir berlangganan dengan sistem setoran tunai atau sistem karcis. Menurutnya, sistem ini karcis memerlukan banyak tenaga. Setiap hari petugas Dishub harus keliling ke setiap titik parkir untuk mengambil setoran dari juru parkir (jukir). Dia juga menilai jika menggunakan sistem tersebut setoran PAD nya bakal lebih kecil dari Rp 29,7 miliar.
Sedangkan jika dibuat PD akan memerlukan persiapan yang lebih matang, terutama dari sisi sarana dan prasarana. Sebab dalam sistem PD adalah kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Jika lahan parkirnya tidak disiapkan terlebih dahulu, Pemkab akan kesulitan memisahkan mana titik parkir milik PD, dan mana yang aset daerah,” paparnya.
Sementara itu, dengan memilih parkir berlangganan, Pemkab berkomitmen untuk memperbaiki sistemnya, terutama dari sisi pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat. Alasannya, selama ini masih banyak dikeluhkan masyarakat akibat adanya pungutan liar (pungli) dari jukir yang berseragam Dishub.
Salah satu cara yang dilakukan Dishub adalah melakukan sosialisasi. Tidak hanya kepada jukir, tetapi juga ke masyarakat. Petugas Dishub setiap hari keliling dari satu titik parkir ke titik lainnya. Mereka mengimbau dan mengawasi jukir serta memberikan pembinaan bahwa pemungutan uang parkir dilarang. "Sekaligus kami sosialisasikan kepada masyarakat yang ada untuk tidak memberikan uang parkir ke jukir," katanya.
Saat ini ada sekitar 520 titik parkir dengan 270 juru parkir di Sidoarjo. Secara bergantian sosialisasi dilakukan di masing-masing titik. Sejauh ini Asrofi mengakui ada beberapa jukir yang diberi peringatan karena meminta uang parkir. Banyak juga yang tetap tidak mematuhi aturan dan mengundurkan diri. (nis/jee)
Editor : Lambertus Hurek