Komisi D DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo (Dikbud) kembali menggelar hearing lanjutan tentang perda nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan. Kali ini hearing juga mengundang kabag hukum, saksi ahli dan Pimpinan Cabang (PC) Maarif NU Sidoarjo Misbahudin.
Pembahasan kembali difokuskan tentang poin 1 pasal 111. Pada ayat ini menyebutkan setiap pendidik dan tenaga kependidikan, dewan pendidikan dan atau komite sekolah/madrasah atau badan musyawarah perguruan swasta yang melanggar ketentuan dalam pasal 44 (larangan pungutan) dan pasal 53 diancam pidana 3 bulan dan denda Rp 50 juta.
Ketua PC Maarif NU Sidoarjo Misbahudin dalam hearing menilai perda ini mengancam keberadaan pendidikan khususnya madrasah. “Kami minta perda ini harus segera direvisi atau dicabut,” tegasnya.
Permintaan tersebut ditanggapi pakar hukum sekaligus saksi ahli, Rusdianto Sesung. Ia mengatakan perda bisa diubah karena aturannya sangat jelas. Meski di pasal 111 ayat 1 disebutkan setiap pendidik dan tenaga kependidikan, dewan pendidikan dan atau komite sekolah/madrasah atau badan musyawarah perguruan swasta yang melanggar ketentuan dalam pasal 44 (larangan pungutan) dan pasal 53 diancam pidana 3 bulan dan denda Rp 50 juta, tapi menurutnya, hal itu tidak mengikat sekolah madrasah.
Berdasarkan aturannya, lanjut Rusdianto, disebutkan sanksi itu hanya bisa diterapkan sesuai kewenangan dari pembuat perda. Baginya, perda itu dapat mengatur tapi tidak bisa mengikat. “Apalagi madrasah itu dibawah Kemenag, bukan di bawah kewenangan Pemkab Sidoarjo,” tegasnya.
Sementara Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman yang memimpin hearing menyambut baik adanya peluang untuk revisi perda itu. Pihaknya meminta waktu dua bulan dengan beberapa alasan termasuk soal sekolah harus membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB).
“Dalam hearing dan pertemuan ini dapat disimpulkan karena pasal di perda ini dianggap merugikan. Apa yang terjadi ambil hikmah saja agar tidak ada lagi kesalahan yang sama saat membuat perda lainnya,” paparnya.
Sedangkan Kepala Dikbud Mustain mengusulkan revisi perda pendidikan ini diselesaikan dalam waktu dua minggu. “Yang penting yang halal, jangan diharamkan,” ungkapnya. (mus/jee)
Editor : Lambertus Hurek